Serangan balik Prabowo untuk Bupati Boyolali

Buntut panjang dari seloroh satir Prabowo Subianto soal 'tampang Boyolali' bermuara pada laporan ke Mabes Polri pada Senin, (5/11). 

Advokat Pendukung Prabowo secara resmi mengadukan Bupati Boyolali Seno Samodro atas ucapan 'asu' saat berorasi menolak untuk memilih Prabowo di Boyolali, Jawa Tengah, pekan lalu. 

Salah satu Tim Advokat Pendukung Prabowo bernama Hendarsam Marantoko menjelaskan beberapa butir pelaporan tersebut kepada Alinea.id. Salah satunya menjembatani maksud warga bernama Ahmad Iskandar.

Dia mengatakan dalam pelaporan bernomor LP/B/1437/XI/2018/Bareskrim tertanggal 5 November 2018 mencantumkan satu pasal KUHP yang dilanggar Seno Samodro. Pelanggaran tersebut adalah Pasal 156 KUHP juncto Pasal 15 KUHP UU Nomor 1 Tahun 1946.

"Kami hanya menjembatani maksud dari warga masyarakat bernama Ahmad Iskandar yang merasa seruan Bupati soal asu itu tidak etis," kata Hendarsam Marantoko kepada Alinea.id, Rabu, (7/11).

Hendarsam mengatakan, pihak elit Gerindra menilai penyebutan kata asu itu tidak elok disampaikan oleh seorang kepala daerah. Apalagi kepala daerah tersebut berasal dari kota yang dinilai memiliki adab dan tata krama yang baik. Dia menilai, pernyataan tersebut sangat berlebihan untuk membalas candaan yang dilontarkan Prabowo.

"Pernyataan asu tersebut tentu saja berlebihan. Dan ini menghina calon presiden yang kami usung. Jadi tentu saja kami tidak ingin penyebutan itu kepada Pak Prabowo," kata dia.

Hal lain yang bakal dilakukan oleh tim advokat pendukung Prabowo, yakni melaporkan kasus ini pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mengingat seruan Bupati Boyolali tersebut lantang menyebut agar tidak memilih Prabowo pada Pilpres 2019.

"Kami juga berniat melaporkan kasus ini pada Bawaslu karena ada seruan untuk tidak memilih Pak Prabowo. Ini disampaikan sendiri dalam orasi Bupati Boyolali. Jelas itu tidak baik dilakukan," ujarnya.

Kasus pelaporan terhadap Seno Samudro sudah masuk dalam proses pemberkasan di Bareskrim Polri. Karopenmas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan laporan pada Senin awal pekan ini sudah masuk ke dalam pemberkasan laporan.

"Baru Senin kemarin kan dilaporkan. Masih masuk ke dalam laporan pemberkasan. Iya akan diproses," ujar Brigjen Pol Dedi Prasetyo singkat.

Di lain sisi, kubu PDI Perjuangan justru geram dengan pelaporan salah satu kadernya itu. PDIP melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto mengaku aksi Prabowo melaporkan Seno tersebut berlebihan.

Dia menilai, Seno hanya ingin melindungi harga dirinya sebagai kepala daerah yang merasa dilecehkan atas guyonan 'tampang Boyolali' tersebut.

"Apa yang dilakukan oleh Pak Seno masih wajar. Beliau mengawal rakyatnya. Dengan demikian demonstrasi berlangsung tertib dan damai. Apa yang dilakukan sebagai bagian pendidikan politik untuk disampaikan ke Pak Prabowo agar berhati-hati dalam berbicara dan jangan eksploitir kemiskinan rakyat hanya untuk tujuan kekuasaan politik," ujar Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Alinea.id.

Hasto juga menyesalkan guyonan satir ala Prabowo tersebut melahirkan jarak nyata antara si miskin dengan si kaya. Padahal, menurutnya syarat tidak tertulis pimpinan di mana berada adalah perekat persatuan bangsa.

"Dalam kontestasi politik yang bermartabat, isu terkait perbedaan kelas antara tampang kaya yang bisa masuk hotel, yang dikontraskan dengan lainnya, sebaiknya tidak perlu dilakukan," ucap Hasto.

Seperti diketahui sebelumnya, kasus ini santer diberitakan media massa pasca video enam menit diunggah ke media sosial. Dalam video tersebut Prabowo yang tengah meresmikan tim pemenangan di Gedung Balai Sidang Mahesa, Boyolali, Jawa Tengah itu berpidato pembukaan pemenangan Prabowo-Sandi. 

Dalam pidatonya, Prabowo berkelakar  tampang Boyolali jarang ke mall dan pergi ke hotel mewah.

Part 2 Pesan Pak @prabowo terkait Pidato beliau di Boyolali pic.twitter.com/Gw6ji71e4N — Dahnil A Simanjuntak (@Dahnilanzar) November 6, 2018