Pemkab Gowa selesaikan sertifikasi 18.000 bidang tanah akhir Desember 2022
Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan mengatakan sertifikasi ini ditargetkan selesai minggu ketiga 2022.
Kapolri didesak copot Kapolda dan Kapolres di NTT
Pembangunan waduk Wadas di Purworejo dan Waduk Lambo Mbay di Nagekeo sama-sama merupakan PSN.
Modus mafia tanah tipu korban, dari menyamar jadi agen properti hingga palsukan surat
Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan penegak hukum berangus mafia tanah.
LPSK dukung pemberantasan mafia tanah
Perebutan lahan yang kerap terjadi saat ini adalah bom waktu dari persoalan yang tidak diselesaikan secara serius di masa lalu.
3 catatan klaster pertanahan dalam UU Cipker
Guru Besar Pertanahan UGM menilai, substansi klaster pertanahan bias pada kepentingan pengusaha dan abai reforma agraria.
Bukan cuma klaster ketenagakerjaan, RUU Cipta Kerja harus ditunda seluruhnya
RUU Cipta Kerja juga dinilai tidak selaras dengan janji pemerintahan Joko Widodo yang akan melaksanakan reforma agraria.
Omnibus Law melebihi hukum agraria kolonial
Perusahaan perkebunan asing yang akan masuk ke dalam negeri, dalam RUU Cipta Kerja ini tidak memiliki kewajiban bekerja sama.
Kementerian ATR: Luas lahan baku sawah pada 2019 capai 7,4 juta hektare
Terjadi peningkatan data luasan sawah tahun 2019 dibandingkan 2018.
BPN diminta mereformasi diri
BPN dinilai kerap sembrono dalam mengelola konflik-konflik agraria.
Kesenjangan lahan, 2.973 konflik agraria terjadi sepanjang 2011-2018
Konflik yang terjadi menyebabkan 106 orang meninggal dan 841 orang luka-luka.
Langkah mundur pemerintah menutup data HGU perkebunan sawit
Beberapa waktu lalu, Deputi bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian menerbitkan surat untuk menutup data hak guna usaha perkebunan sawit.
Jokowi minta cabut konsesi lahan dinilai bukan solusi
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menilai permintaan Presiden Joko Widodo untuk mencabut konsesi lahan bukanlah solusi konflik agraria.
KPA desak pemerintah lebih agresif selesaikan konflik agraria
Kementerian dan lembaga selama ini dinilai tak bisa berbuat banyak menyelesaikan konflik agraria.
Pergeseran pelaku pelanggaran agraria dari zaman SBY ke Jokowi
Tak ada perubahan signifikan terkait penyelesaian pelanggaran agraria meski pemerintahan telah berganti.
Diserang soal kepemilikan tanah, BPN bela Prabowo
Badan Pemenangan Nasional menyebut Joko Widodo telah melakukan kecurangan karena menyerang personal Prabowo soal kepemilikan tanah.
Kekerasan warnai pengosongan lahan NYIA
Polisi menyeret warga dari rumahnya dan menghalangi mereka melakukan ibadah saat agenda pengosongan lahan pembangunan NYIA.
Pajarakan
“Orang boleh mengatakan apa saja: jika mengeluh adalah dosa, menjadi budak (kehilangan tanahnya) adalah nasib sial.”
Korban penggusuran Tol Kendal mengadu ke DPR
DPRD Kabupaten Kendal Jawa Tengah, memfasilitasi korban pembangunan jalan tol Batang-Semarang untuk mengadukan kasus mereka kepada DPR RI.
Tolak proyek pariwisata, warga Marosi Sumba ditembak mati
Warga Sumba Barat Poro Duka (45) tewas ditembak aparat kepolisian setempat, karena menolak pengukuran tanah yang dilakukan investor di NTT.
Suara sumbang petani Kendal yang digusur proyek tol
Penggusuran petani Kendal akibat proyek Jalan Tol Batang-Semarang tergesa dilakukan demi merampungkan target pembangunan Jokowi.
Cerita dari mereka yang bertahan di Pulau Pari
Terusir dari tanah sendiri, upaya privatisasi Pulau Pari oleh PT Bumi Pari Asri tak urung membuat warga setempat berupaya merebutnya.
Asa baru petani Kendeng dalam RTRW Jateng
Audiensi antara DPRD Jawa Tengah dengan perwakilan petani Kendeng digelar, guna membahas konservasi ekologi usai penetrasi pabrik semen.
Ketimpangan hukum dan monopoli tuan tanah
UUPA Tahun 1960 dinilai cukup komprehensif menjawab persoalan agraria. Namun produk legislasi sesudahnya justru banyak berseberangan.
Perjalanan reforma agraria di Indonesia
Konflik tanah adalah salah satu ekses yang timbul dari kegagalan negara mengejawantahkan UUP Agraria, yang dipetieskan sejak era Soeharto.
Potensi ijon pilkada di tahun politik
Potensi ijon pilkada muncul di tahun politik, seiring dengan penerbitan izin usaha pertambangan.
