Pemprov Kaltim targetkan pembangunan 25 Ribu RLH dan 500 Km jalan pada 2023
Gerak OPD harus lebih cepat, sehingga setiap proses pembangunan berjalan cepat dengan tetap mentaati aturan perundang-undangan.
Pj. Gubernur Banten minta perangkat daerah wujudkan program produktif bagi masyarakat
Al Muktabar juga mengajak kepada semua pihak untuk dapat bersama-sama mengawal dalam program percepatan pembangunan di Provinsi Banten.
Hasil evaluasi 17 Pj kepala daerah: Belum semua lanjuti pengaduan masyarakat
Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir Balaw, membeberkan tiga bidang penilaian yang dijadikan dasar evaluasi.
Wujudkan multiplier effect, Wagub Kaltim dorong OPD optimalisasi belanja daerah
Wujudkan multiplier effect, Wagub Kaltim dorong OPD optimalisasi belanja daerah
Pemprov Kaltim siapkan Rp2,94 miliar untuk kembangkan BUMDes
Total anggaran sebesar Rp2,94 miliar tersebut dibagi untuk 49 desa yang tersebar pada tujuh kabupaten.
APBD Kaltim 2023 disahkan Rp17,2 triliun
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) telah membahas perencanaan menyesuaikan program yang akan dilakukan.
Anggota DPRD Keerom respons soal biaya kesehatan Lukas Enembe
Pembiayaan kesehatan Lukas Enembe dengan APBD sah selama sudah masuk anggaran.
DPRD Pati akan kawal tuntutan kenaikan tunjangan BPD
DPRD Pati akan membahas usulan tersebut pada November. Bila anggarannya tidak cukup, maka akan dialokasikan pada APBD Perubahan 2023.
Dinsos Kota Makassar anggarkan Rp2,2 miliar untuk penanggulangan bencana
Dari total Rp2,2 miliar, hingga saat ini dana yang sudah terlalurkan sebesar Rp300 juta.
DPRD Kaltim sahkan Rancangan Perubahan APBD TA 2022
Tambahan anggaran sebanyak Rp3,13 triliun, dari yang semula Rp11,73 triliun menjadi Rp14,87 triliun.
Jokowi minta pemda tak ragu pakai DTU tangani dampak kenaikan harga BBM
Pemanfaatan DTU senilai Rp2,17 triliun menjadi salah satu skema penyaluran bansos imbas kenaikan harga BBM selain BLT dan BSU.
Bupati Gowa naikkan target APBD-P 2022 jadi Rp10,5 M
Adnan mengatakan, target ini berdasarkan perkembangan daerah yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Gowa Tahun 2022.
Realisasi APBD rendah, Wali Kota Makassar siapkan sanksi kepala OPD
Diketahui, memasuki akhir triwulan tiga tahun anggaran 2022, tercatat realisasi belanja pada 25 OPD masih di bawah 40%.
DPRD Kukar sahkan Raperda Perubahan TA 2022
Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Kutai Kartanegara TA 2022 telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kukar, Rabu (24/8).
Ketua DPRD Barru kritik rendahnya serapan anggaran OPD Pemkab
Lukman mengatakan, rata-rata serapan anggaran OPD baru 30%.
Jinakkan inflasi, Kemendagri izinkan pemda pakai dana belanja tak terduga
Ini tertuang di dalam SE Mendagri Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022.
Jokowi: APBD penting untuk pacu pertumbuhan ekonomi daerah
Jokowi mengatakan, serapan APBD perlu didorong untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah.
Satukan persepsi, Pemkot Parepare bahas LKPJ Walkot bersama DPRD
Belanja Daerah APBD 2021 sebesar Rp1.009 T. Dari dana tersebut, Pemkot Parepare telah merealisasikan anggaran sebesar lebih dari Rp881 M.
Dinilai akuntabel, DPRD Gowa sahkan Perda pertanggungjawaban APBD 2021
Wabup Gowa, Abdul Rauf Malaganni mengatakan, Pemkab dinilai akuntabel dalam mengelola keuangan daerah tahun 2021.
Kemendagri ungkap pentingnya meningkatkan iklim investasi di daerah
Peningkatan iklim investasi sangat memengaruhi perekonomian daerah, maka perlu segera ditindaklanjuti dengan menetapkan perda dan perkada.
ABPD Kaltim 2023 diproyeksikan Rp12,4 triliun
“Diperkirakan APBD 2023 sebesar Rp12,4 triliun sekitar itu. Habis ini dibahas di DPRD untuk memantapkan itu,” ujar Riza, Kamis (21/7).
Serapan APBD masih rendah, Wawali Makassar instruksikan OPD percepat realisasi belanja
Meski harus cepat, Fatmawati menginginkan OPD tidak melakukan kesalahan administrasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan.
Tantangan optimalisasi pajak daerah
Upaya optimalisasi penerimaan daerah terus digulirkan, dalam rangka memperkuat local tax ratio dan kemandirian fiskal antardaerah.
Kemendagri: Pemda dapat menggeser anggaran untuk penanganan PMK
Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dapat mengalokasikan APBD untuk membiayai program.
