sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Misi muskil Pelita cs menembus Gedung DPR

Sejumlah parpol baru didirikan. Sebagian telah mengantongi SK Kemenkumham dan siap bertarung di Pemilu 2024.

Kudus Purnomo Wahidin
Kudus Purnomo Wahidin Minggu, 27 Mar 2022 18:06 WIB
Misi muskil Pelita cs menembus Gedung DPR

Resmi didapuk jadi Ketua Umum (Ketum) Partai Pelita, Beni Pramula tak punya target muluk-muluk. Untuk tahap awal, eks Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) itu hanya ingin parpolnya lolos jadi peserta Pemilu 2024. 

Pelita, kata Beni, juga tak akan "gagah-gagahan" mengusung calon presiden. Jika lolos jadi peserta pemilu, partai berlambang lingkaran cahaya itu hanya siap jadi anggota tim sukses salah satu kandidat presiden yang bakal berlaga di Pilpres 2024. 

"Kalau ada peluang koalisi, itu bisa kita jajaki. Tapi, kami fokus dulu menargetkan menjadi peserta Pemilu 2024. Batas 4% juga kami harapkan bisa diturunkan oleh MK (Mahkamah Konstitusi) supaya kami punya kesempatan lolos," kata Beni saat berbincang dengan Alinea.id, Senin (21/3). 

Partai Pelita dideklarasikan di Gedung Joang '45 Jalan Menteng Raya, Menteng, Jakarta Pusat (Jakpus), akhir Februari lalu. Pendirian parpol itu diinisiasi eks Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Saat ini, Din tercatat menduduki jabatan Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) Pelita.

Baru berusia seumur jagung, Beni menggaku punya tugas berat untuk membangun struktur partai di daerah. Sebagaimana ketentuan verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum (KPU), partai anyar harus punya kepengurusan di semua provinsi, sebanyak 75% di tingkat kabupaten/kota, serta 50% di tingkat kecamatan.

"Mulai minggu depan, kami akan ada deklarasi secara beruntun dan pengukuhan secara beruntun dari DPW (dewan pimpinan wilayah) se-Indonesia," kata Beni saat ditanya soal strategi parpol untuk lolos verifikasi faktual KPU.

Beni mengaku tidak memiliki banyak pilihan untuk merancang strategi kampanye. Selain karena tak punya cukup waktu, Pelita juga tak punya banyak dana politik. Untuk menggenjot elektabilitas, Pelita bakal banyak "bermain" di aplikasi TikTok, Instagram, Twitter dan siniar YouTube. 

"Semua aplikasi itu bakal kami gempur konten-konten yang sedang kami persiapkan. Untuk meningkatkan elektabilitas partai kita masih mengandalkan peran-peran media sosial. Kami belum bisa janji apa-apa untuk memberikan bantuan," kata dia. 

Sponsored

Pelita, lanjut Beni, menyasar kaum milenial sebagai calon konstituen dalam Pemilu 2024. Menurut dia, pemilih muda merupakan pemilih yang belum banyak menentukan pilihan politik atau dikuasai partai mapan penghuni parlemen.

Kepada para kader milenial yang bersedia bergabung dengan Pelita, Beni menjanjikan kesempatan untuk berkarier di dunia politik. "Kami melihat saat ini anak muda cenderung bergerak di jalanan. Padahal, cara itu sudah tidak efektif lagi," imbuhnya.

Pelita merupakan partai teranyar yang didirikan menjelang Pemilu 2024. Sebelum Pelita, setidaknya ada empat partai baru dideklarasikan sepanjang dua tahun terakhir, yakni Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Partai Gelora, Partai Ummat, dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). 

Pada Oktober 2021, Presiden Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal juga mendeklarasikan berdirinya kembali Partai Buruh. Berbeda dengan partai-partai anyar lainnya, Partai Buruh sudah pernah jadi peserta sejumlah pemilu pada era Reformasi. 

Ketua Umum Partai Pelita Beni Pramula. /Foto Instagram @benipramula

Andalkan medsos

Serupa dengan Pelita, Partai Ummat juga tengah berjibaku menyiapkan struktur kepengurusan di daerah. Kepada Alinea.id, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Ummat Ahmad Muhajir Sodruddin mengatakan partainya tengah mengebut pembentukan DPW di tingkat provinsi. 

"Ketum dan sekjen terus konsolidasi dan melaksanakan pelantikan DPW -DPW se-Indonesia. Pada 21 Maret kemarin, kami baru melantik (para pengurus DPW) Papua Barat. Kemudian, lanjut 26 dan 27 (Maret) itu pelantikan DPW Partai Ummat di Bali," kata Muhajir saat dihubungi, Rabu (23/3).

Partai Ummat didirikan oleh eks politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais pada akhir April 2021. Ridho Rahmadi, menantu Amien, didapuk sebagai ketua umum partai berlambang perisai tauhid dan bintang itu. Islam dipilih sebagai ideologi parpol tersebut. 

Muhajir mengatakan bakal menyasar pemilih muslim dari kalangan milenial. Pendekatan terhadap kelompok tersebut utamanya bakal dijalankan Partai Ummat via media sosial. Partai Ummat, klaim Muhajir, sudah punya server sendiri untuk mengolah data calon konstituen di media sosial. 

"Ketum Partai Ummat adalah pakar dalam bidang IT (informasi teknologi) sehingga pengolahan data pemilih, kecenderungan dan basis partai politik, sampai karakter pemilih berbasis TPS (tempat pemungutan suara) dari pemilu ke pemilu sudah dianalisis sejak awal partai berdiri," kata Muhajir.

Kumpulan data itu, kata Muhajir, bakal digunakan partainya untuk menentukan para caleg idaman kaum muslim milenial. Dengan strategi itu, ia berharap Partai Ummat bisa meloloskan satu caleg dari setiap daerah pemilihan ke Gedung DPR.

"Dari data itu, strategi penempatan caleg menjadi hal yang mendapatkan perhatian khusus. Tapi, untuk strategi yang lain, kami belum bisa disampaikan," kata Muhajir.

Strategi serupa dijalankan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) untuk meraup simpati calon pemilih di Pemilu 2024. Selain tergolong murah, menurut Ketum Prima Agus Jabo Priyono, media sosial juga efektif sebagai sarana menyosialisasikan visi dan misi partai. 

"Itu taktik kami karena kami belum menjadi peserta pemilu. Begitu nanti kami lolos menjadi partai peserta pemilu, di situlah kita kemudian akan memaksimalkan semua taktik yang kami miliki untuk memenangkan pemilu," kata Agus kepada Alinea.id, Selasa (22/3). 

Agus menyebut Prima memainkan narasi politik antioligarki di media sosial untuk menarik simpati pemilih. Menurut dia, narasi semacam itu kian relevan dengan situasi politik saat ini yang dikendalikan segelintir elite, baik dari kalangan politikus maupun pebisnis.

"Sumber daya kita hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang. Contoh yang paling konkret itu adalah minyak goreng. Minyak goreng itu dikuasai oleh empat perusahaan besar dan banyak yang sulit mendapatkannya," kata eks ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) itu. 

Prima dideklarasikan pada awal Juni 2021. Namun, partai tersebut sudah mengantongi surat keputusan (SK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sejak Desember 2020. Inisiator utama pendirian parpol itu ialah aktivis PRD. 

Saat ini, Prima tengah sibuk merampungkan struktur kepengurusan partai di daerah. Sebagai partai anyar, Agus mengakui bukan perkara mudah untuk Prima bisa menembus ambang batas parlemen sebesar 4%. "Bagi kami, itu (memenuhi syarat verifikasi faktual KPU) saja sudah cukup berat," kata dia. 

Pengendara melintas di sekitar jejeran APK peserta Pemilu 2019 yang terpasang pada sisi jalan di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (11/4/2019). /Foto Antara

Butuh keajaiban

Direktur Riset Indonesia Presidential Studies (IPS) Arman Salam pesimistis partai-partai anyar bisa berbicara banyak di Pemilu 2024. Menurut dia, setidaknya ada tiga modal yang harus dimiliki partai anyar untuk bisa menggeser dominasi partai-partai mapan yang bercokol di Senayan. 

Pertama, jaringan akar rumput yang kuat dan mengakar di seluruh lapisan masyarakat. Kedua, figur yang kuat sebagai daya tarik pemilih. Ketiga, dukungan finansial yang memadai untuk menunjang kerja-kerja politik partai.

"Saat ini partai baru yang muncul nampaknya sulit bisa bersaing dengan partai-partai besar yang ada. (Pendirian parpol) lebih cenderung sebagai langkah politik tokoh tertentu saja sebagai bergaining ikut dalam kekuasaan penguasa nanti," kata Arman kepada Alinea.id, Rabu (23/3).

Jangankan partai baru, menurut Arman, partai-partai lama saja potensial terdepak dari gedung DPR RI. Berkaca dari tren perolehan suara dari pemilu ke pemilu, Arman memprediksi hanya akan ada enam atau tujuh partai yang lolos ke Senayan pada Pemilu 2024. 

"Yakni PDI-Perjuangan, Gerindra, Golkar, Demokrat, PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), PKS (Partai Keadilan Sejahtera), dan NasDem. Sementara PAN dan PPP itu harus melakukan langkah extraordinary dalam menarik simpati publik," jelas Arman.

Infografik Alinea.id/MT Fadillah

Dosen ilmu politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Zaki Mubarak menilai kemunculan partai-partai anyar mengindikasikan lemahnya sistem kelembagaan partai dan sulitnya elite-elite politik membangun kompromi di tengah perbedaan. Ia mencontohkan sejumlah parpol yang didirikan eks politisi yang terdepak dari partai lamanya. 

"Terjadi perselisihan internal, lalu mereka yang tidak puas ambil jalan pintas dengan mendirikan parpol baru. Misalnya Amien Rais dan pendukungnya yang keluar dari PAN lalu membentuk Partai Ummat atau Anis Matta dan Fahri Hamzah yang membentuk Partai Gelora setelah terpental dari PKS," kata Zaki kepada Alinea.id, Rabu (23/3).

Zaki sepakat partai-partai anyar tidak akan mampu berbicara banyak di Pemilu 2024. Apalagi, partai-partai itu cenderung tidak punya "hal baru" yang ditawarkan kepada publik dan membidik ceruk pemilih yang sama. 

"Kecuali PT (parliamentary threshold) diturunkan dari 4% menjadi 1 atau 2%, maka parpol- parpol baru mungkin saja masih bisa bernafas. Hanya keajaiban saja yang dapat membuat parpol-parpol baru menembus PT 4%," kata Zaki.

Meskipun ideologinya berbeda, setidaknya ada tiga partai anyar yang mengincar pemilih muslim, yakni Partai Ummat, Partai Gelora, dan Partai Pelita. Di Pemilu 2024, ketiga partai baru itu harus berkompetisi dengan parpol-parpol lama yang juga dikenal dekat dengan pemilih Islam, semisal PAN, PKS, dan PPP. 

Ketimbang berkompetisi, Zaki menyarankan agar Partai Ummat, Partai Gelora, dan Partai Pelita bergabung jadi satu parpol. "Ketiga tokoh umat, Amien Rais, Din Syamsudin, dan Anis Matta itu seharusnya namanya cukup menjual jika berjuang dalam satu partai Islam. Tapi, faktanya tidak begitu," kata Zaki. 


 

Berita Lainnya