Ketika hasil laut dibatasi dengan kebijakan penangkapan terukur
Kebijakan penangkapan terukur menetapkan pengambilan sumber daya laut berdasarkan kuota.
Kebijakan penangkapan terukur: Demi nelayan tradisional atau kapal-kapal besar?
Kebijakan penangkapan terukur bertujuan menggenjot PNBP perikanan. Ini mengancam nelayan tradisional dengan hadirnya kapal-kapal besar.
Sengsara nelayan atas kenaikan pungutan hasil perikanan
Kenaikan tarif Pungutan Hasil Perikanan (PHP) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) perikanan menguras kantong nelayan.
Jasad ABK WNI dibuang ke laut: RI lemah lindungi buruh perikanan, cabut omnibus law
Pemerintah RI segera mencari informasi detail identitas ABK WNI di kapal China.
KKP tangkap tiga kapal berbendera Vietnam
Tiga kapal ikan berbendera Vietnam melakukan perlawanan saat hendak ditangkap.
Menteri Susi: Ada Rp36 triliun hasil tangkapan ikan tak dilaporkan
Negara kehilangan potensi pajak yang bisa diterima dari hasil tangkapan ikan mencapai Rp5 triliun.
Susi Pudjiastuti siap jadi menteri lagi
Jika dipilih lagi menjadi menteri oleh Presiden Joko Widodo, Susi Pudjiastuti mengaku siap. Jokowi-Ma'ruf Amin telah menang Pilpres 2019.
Pemusnahan kapal pelaku illegal fishing berdampak positif
Prestasi lainnya juga ditorehkan Indonesia sebagai negara penyuplai ekspor tuna terbesar di dunia.
Luhut terus desak Susi cabut larangan penjualan bibit lobster
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan penjualan benih lobster tidak masalah jika dikontrol dengan baik.
Sejak Januari, sudah 25 kapal perikanan ilegal ditangkap
Terdiri dari 20 Kapal Perikanan Asing (KIA) dan lima Kapal Perikanan Indonesia (KII).
