Sekutu Alexei Navalny tuduh otoritas Rusia sengaja tahan jenazahnya
Tim Navalny mengatakan mereka diberitahu bahwa pemeriksaan histologis telah dilakukan pada mayatnya.
Jauh panggang dari api revisi kedua UU ITE
Revisi kedua UU ITE bermula dari adanya dorongan Presiden Jokowi jika memang regulasi itu tidak memberikan keadilan.
Mahfud: Represi kebebasan pendapat bukan dari pemerintah
Saat menjadi pembicara Mahfud MD menyampaikan tentang tantangan pembangunan demokratisasi di Indonesia.
Kritikan Rocky Gerung harus dilihat dari konteks hukum dan demokrasi
Perlu diperhatikan apakah kritiknya tersebut ada kesalahan atau tidak, misalnya ada kebohongan, melanggar etika dan sebagainya.
Kontras: Penyempitan ruang kebebasan sipil semakin nyata!
Kontras mencatat setidaknya terdapat 183 peristiwa pelanggaran hak terhadap kebebasan berekspresi, mulai dari serangan fisik hingga digital.
Anies: Kita perlu aturan yang melarang persekusi atas kebebasan pendapat!
Anies menyebut, masih ada pasal-pasal yang dikenakan kepada mereka yang mengungkapkan pendapat.
Karena postingan di Facebook, seorang aktivis Thailand dipenjara 28 tahun
Hukum lese majeste membawa hukuman penjara tiga hingga 15 tahun per insiden karena menghina monarki.
Mengapa kebebasan berpendapat di dunia digital kerap kebablasan?
kebebasan berekspresi dan berpendapat di ruang digital adalah salah satu ciri menghormati HAM dalam sebuah negara demokrasi.
Kemenag siap bersinergi demi penegakan HAM
Kemenag fokus menangani isu kebebasan beragama dan intoleransi-ekstremisme dengan kekerasan.
KUHP dan serangan terhadap pers di era Sukarno
Pasal-pasal dalam draf terbaru rancangan KUHP dianggap menggerus kebebasan pers.
Draf RKUHP diserahkan, Komite Keselamatan Jurnalis desak perlindungan pers
Beberapa pasal yang menyangkut hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak dibahas secara khusus.
SMRC: Beberapa indikator kebebasan sipil mengalami pelemahan
Data temuan SMRC ini konsisten dengan data dari Freedom House tentang menurunnya kualitas demokrasi Indonesia.
Ruang sipil menyusut, demokrasi mundur
Sejauh yang diketahui Haris, Indonesia tidak punya undang-undang tentang perlindungan data pribadi.
Kebebasan akademik diakui PBB dan UU Dikti
Undang-Undang Dikti dikenal dengan kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
10 tindakan hingga kebijakan negara yang menakut-nakuti warga menurut Kontras
Sasaran utama dari represi tersebut ialah masyarakat yang sedang mengkritik dan menyeimbangkan diskursus negara.
All The President’s Men, bukti nyata peran pers dan situasi pers yang bebas
Kebebasan pers bisa menjaga pemerintah tetap lurus dalam pemerintahannya. Pers kontrol kekuasan politik menentukan nasib orang banyak.
DPR apresiasi Kapolri dorong anak buah humanis
Polisi beberapa kali kedapatan bersikap represif terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasinya di sela kunjungan kerja Presiden Jokowi.
Kapolri minta anak buahnya humanis respons aspirasi publik
Perintah itu dikeluarkan menyusul banyaknya penangkapan terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi di sela kunjungan Presiden Jokowi.
'Kami melihat keheningan dipenuhi ketakutan': jurnalis perempuan Afghanistan memohon bantuan
Wartawan perempuan Afghanistan menceritakan tentang Kabul yang dulu bebas dan ramai sekarang dipenuhi dengan kesunyian dan ketakutan.
Belarusia mulai tangkap jurnalis dengan sitgma 'radikal'
Pada Kamis, editor surat kabar independen "Nasha Niwa" dan jurnalis regional dari berbagai media ditangkap di Belarus.
Anggota DPR anggap pemerintah gagal jamin kegiatan dakwah
Pemerintah dinilai gagap dalam menempatkan persoalan agama sebagai satu isu yang perlu disikapi dengan cermat dan bijaksana.
Pakar keamanan siber dukung usul Jokowi revisi "pasal karet" UU ITE
Kepala CISSReC, Pratama Persada, mendukung rencana Jokowi merevisi UU ITE karena memuat "pasal karet" dan membatasi kebebasan berpendapat.
Respons KSP, PKS: Istana jangan baper
KSP sebelumnya menilai, pernyataan JK soal kritik pemerintah tanpa dipolisikan terkesan provokatif lantaran disampaikan dalam forum parpol.
Menjaga toleransi jadi tantangan Menag baru
Menag Yaqut Cholil Qoumas harus mampu menggiatkan atau mengakselerasi reformasi birokrasi Kemenag.
Komnas HAM desak pemerintah ubah PBM jadi UU
Beberapa kasus pelanggaran hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan dilakukan oleh kelompok internal dalam agama.