Karena postingan di Facebook, seorang aktivis Thailand dipenjara 28 tahun
Hukum lese majeste membawa hukuman penjara tiga hingga 15 tahun per insiden karena menghina monarki.

Mengapa kebebasan berpendapat di dunia digital kerap kebablasan?
kebebasan berekspresi dan berpendapat di ruang digital adalah salah satu ciri menghormati HAM dalam sebuah negara demokrasi.

Kemenag siap bersinergi demi penegakan HAM
Kemenag fokus menangani isu kebebasan beragama dan intoleransi-ekstremisme dengan kekerasan.

KUHP dan serangan terhadap pers di era Sukarno
Pasal-pasal dalam draf terbaru rancangan KUHP dianggap menggerus kebebasan pers.

Draf RKUHP diserahkan, Komite Keselamatan Jurnalis desak perlindungan pers
Beberapa pasal yang menyangkut hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak dibahas secara khusus.

SMRC: Beberapa indikator kebebasan sipil mengalami pelemahan
Data temuan SMRC ini konsisten dengan data dari Freedom House tentang menurunnya kualitas demokrasi Indonesia.

Ruang sipil menyusut, demokrasi mundur
Sejauh yang diketahui Haris, Indonesia tidak punya undang-undang tentang perlindungan data pribadi.

Kebebasan akademik diakui PBB dan UU Dikti
Undang-Undang Dikti dikenal dengan kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan.

10 tindakan hingga kebijakan negara yang menakut-nakuti warga menurut Kontras
Sasaran utama dari represi tersebut ialah masyarakat yang sedang mengkritik dan menyeimbangkan diskursus negara.

All The President’s Men, bukti nyata peran pers dan situasi pers yang bebas
Kebebasan pers bisa menjaga pemerintah tetap lurus dalam pemerintahannya. Pers kontrol kekuasan politik menentukan nasib orang banyak.

DPR apresiasi Kapolri dorong anak buah humanis
Polisi beberapa kali kedapatan bersikap represif terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasinya di sela kunjungan kerja Presiden Jokowi.

Kapolri minta anak buahnya humanis respons aspirasi publik
Perintah itu dikeluarkan menyusul banyaknya penangkapan terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi di sela kunjungan Presiden Jokowi.

'Kami melihat keheningan dipenuhi ketakutan': jurnalis perempuan Afghanistan memohon bantuan
Wartawan perempuan Afghanistan menceritakan tentang Kabul yang dulu bebas dan ramai sekarang dipenuhi dengan kesunyian dan ketakutan.

Belarusia mulai tangkap jurnalis dengan sitgma 'radikal'
Pada Kamis, editor surat kabar independen "Nasha Niwa" dan jurnalis regional dari berbagai media ditangkap di Belarus.

Anggota DPR anggap pemerintah gagal jamin kegiatan dakwah
Pemerintah dinilai gagap dalam menempatkan persoalan agama sebagai satu isu yang perlu disikapi dengan cermat dan bijaksana.

Pakar keamanan siber dukung usul Jokowi revisi "pasal karet" UU ITE
Kepala CISSReC, Pratama Persada, mendukung rencana Jokowi merevisi UU ITE karena memuat "pasal karet" dan membatasi kebebasan berpendapat.

Respons KSP, PKS: Istana jangan baper
KSP sebelumnya menilai, pernyataan JK soal kritik pemerintah tanpa dipolisikan terkesan provokatif lantaran disampaikan dalam forum parpol.

Menjaga toleransi jadi tantangan Menag baru
Menag Yaqut Cholil Qoumas harus mampu menggiatkan atau mengakselerasi reformasi birokrasi Kemenag.

Komnas HAM desak pemerintah ubah PBM jadi UU
Beberapa kasus pelanggaran hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan dilakukan oleh kelompok internal dalam agama.

Mendagri: Kebebasan berpendapat menjadi tantangan bangsa
Kebebasan berpendapat di Indonesia bakal rentan konflik ideologi yang bersumber pada identitas keagamaan dan kebudayaan.

Tren dukungan atas demokrasi menurun, Komisi III DPR: Mari evaluasi bersama
Sahroni menilai Indikator Politik Indonesia lembaga survei kredibel.

Komnas HAM: Hentikan pembongkaran makam tokoh Sunda Wiwitan
Pemerintah harus melindungi hak-hak konstitusional warga negaranya terkait kebebasan beribadah, berkeyakinan, dan berekspresi.

Sebanyak 29 lembaga pelaksana diskusi Papua diintimidasi
Amnesty International menilai, pemerintah belum bisa mengharga kebebasan berpendapat.

Di balik wacana pemakzulan Jokowi ala kaum progresif Muhammadiyah
Muhammadiyah sudah lama kecewa terhadap rezim Jokowi.

Salah alamat teror diskusi pemberhentian presiden di UGM
Kebebasan berpendapat lewat koridor akademik tidak seharusnya dibatasi.
