Anggota DPR anggap pemerintah gagal jamin kegiatan dakwah
Pemerintah dinilai gagap dalam menempatkan persoalan agama sebagai satu isu yang perlu disikapi dengan cermat dan bijaksana.
Pakar keamanan siber dukung usul Jokowi revisi "pasal karet" UU ITE
Kepala CISSReC, Pratama Persada, mendukung rencana Jokowi merevisi UU ITE karena memuat "pasal karet" dan membatasi kebebasan berpendapat.
Respons KSP, PKS: Istana jangan baper
KSP sebelumnya menilai, pernyataan JK soal kritik pemerintah tanpa dipolisikan terkesan provokatif lantaran disampaikan dalam forum parpol.
Menjaga toleransi jadi tantangan Menag baru
Menag Yaqut Cholil Qoumas harus mampu menggiatkan atau mengakselerasi reformasi birokrasi Kemenag.
Komnas HAM desak pemerintah ubah PBM jadi UU
Beberapa kasus pelanggaran hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan dilakukan oleh kelompok internal dalam agama.
Mendagri: Kebebasan berpendapat menjadi tantangan bangsa
Kebebasan berpendapat di Indonesia bakal rentan konflik ideologi yang bersumber pada identitas keagamaan dan kebudayaan.
Tren dukungan atas demokrasi menurun, Komisi III DPR: Mari evaluasi bersama
Sahroni menilai Indikator Politik Indonesia lembaga survei kredibel.
Komnas HAM: Hentikan pembongkaran makam tokoh Sunda Wiwitan
Pemerintah harus melindungi hak-hak konstitusional warga negaranya terkait kebebasan beribadah, berkeyakinan, dan berekspresi.
Sebanyak 29 lembaga pelaksana diskusi Papua diintimidasi
Amnesty International menilai, pemerintah belum bisa mengharga kebebasan berpendapat.
Di balik wacana pemakzulan Jokowi ala kaum progresif Muhammadiyah
Muhammadiyah sudah lama kecewa terhadap rezim Jokowi.
Salah alamat teror diskusi pemberhentian presiden di UGM
Kebebasan berpendapat lewat koridor akademik tidak seharusnya dibatasi.
Pakar: Kebebasan berpendapat jadi barang langka di rezim hari ini
Kebebasan berpendapat mestinya dijamin negara
UII kutuk intimidasi dan tuduhan makar terhadap Ni'matul Huda
Ni'matul mendapat teror karena menjadi narasumber diskusi terkait pemakzulan presiden.
Telegram Kapolri bertentangan dengan keputusan MK
ICJR juga menilai, pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat penghina presiden dan pemerintah juga tidak tepat.
KontraS sebut Jokowi-Ma'ruf 'goreng' 4 isu untuk 'genjot' popularitas
Kita bakal dituduh anti-Pancasila dan anti-NKRI saat membela orang Papua.
Polisi jadi aktor utama pelanggar kebebasan berekspresi
Pelanggaran dalam kebebasan berekspresi karena negara dianggap bimbang dalam menangani aksi massa.
Survei LSI: Kebebasan sipil memburuk di periode kedua Jokowi
Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan adanya penurunan kebebesan sipil di awal periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Aktivis khawatir pemerintahan Jokowi periode kedua lebih represif
Media, gerakan mahasiswa, kalangan terpelajar, serta aktivis masyarakat sipil, perlu merapatkan barisan untuk mempersiapkan diri.
Istana menjawab kemunduran kebebasan berekspresi di Indonesia
Indeks kebebasan berpendapat di Indonesia selama hampir lima tahun sudah tidak lagi dalam level bebas.
RKUHP ancam profesi wartawan
Koalisi meminta DPR mengkaji ulang RKUHP dan membuang pasal-pasal bermasalah.
Mendata akun medsos ala Kemenristekdikti dan ancaman kebebasan berpendapat
Tujuan pendataan nomor telepon dan akun medsos warga kampus, sebut Kemenristekdikti, untuk menangkal paham radikalisme.
Tim bentukan Wiranto ancam kebebasan berekspresi
Fungsi tim bentukan Wiranto itu juga dianggap tumpang tindih dengan lembaga lain.
Tim bentukan Wiranto ancam kebebasan berekspresi
Fungsi tim bentukan Wiranto itu juga dianggap tumpang tindih dengan lembaga lain.
Tim Asistensi Hukum Wiranto makin mengancam kebebasan berpendapat
"Kebijakan ini menjadikan presiden serta pemerintah menjadi anti kritik."
