Tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan ilegal dengan menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Sejak 2002, didirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindak kejatahan korup di Indonesia.
