Satgas Covid-19 dan KPCPEN bubar, anggaran kembali ke APBN
Presiden mengumumkan perubahan dari status pandemi Covid-19 ke endemi kemarin.
Menko PMK ungkap strategi Indonesia kendalikan kemiskinan di masa pandemi Covid-19
Pemerintah Indonesia telah menetapkan penghapusan kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama dalam RPJMN 2020-2024.
Hemat ongkos mudik, disarankan kembali saat 27-29 April
Muhadjir juga menginstruksikan agar sarana dan prasarana yang ada di area jalan tol dipastikan berfungsi dengan baik jelang arus balik.
Resmi, cuti bersama Lebaran 2023 mulai 19 April
Perubahan tersebut merupakan hasil rapat tingkat menteri yang mengevaluasi surat keterangan bersama (SKB) tiga menteri.
Menko PMK pantau logistik pengungsi bencana tanah longsor Natuna
Muhadjir dan rombongan mendapati bahwa stok bahan dasar yang dibutuhkan pengungsi telah memadai dan dapat mencukupi hingga satu-dua kedepan.
Menko PMK targetkan Gerakan Nasional Revolusi Mental libatkan generasi Z
Kegiatan dari program GNRM tahun ini diharapkan dapat membangun mental positif kepada kelompok generasi Z.
Menko PMK ungkap strategi pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia
Strategi pengurangan beban mencakup jaminan sosial, bantuan sosial, serta subsidi tepat sasaran.
Menko PMK: Masih banyak masyarakat belum paham pentingnya jaminan sosial
Menurut data OJK pada tahun 2019, literasi asuransi penduduk Indonesia hanya sebesar 19,40%.
Menko Muhadjir ungkap 6 variabel kesiapan pemerintah menangani mudik
Fokus pemerintah saat ini adalah pada pengaturan manajemen transportasi baik di tempat pemberangkatan asal, proses perjalanan, hingga tiba.
Menko PMK minta masyarakat terapkan aturan pengeras suara di masjid
Penggunaan pengeras suara pada masjid atau musala mempunyai tujuan yaitu di antaranya mengingatkan kepada masyarakat
Menko PMK : Per tahun prevalensi stunting harus turun 3%
HIngga 2024 mendatang ditargetkan 14% penurunan stunting.
Menko PMK : Tutup wisata dan tunda dulu resepsi pernikahan saat libur Natal dan Tahun Baru
Terlebih, jika pemda tidak bisa menjamin pemberlakuan protokol kesehatan dan mencegah kerumunan di tempat wisata tersebut.
Angka kematian ibu hamil naik, Menko PMK dorong peningkatan kapasitas nakes
Menteri Muhadjir Dunia menyampaikan, bidang kesehatan masih memerlukan tenaga-tenaga potensial di lapangan.
Format pendidikan belum dirombak, Menko PMK : Bisa terjadi pengangguran besar-besaran
Di sisi lain, lapangan kerja di manapun akan menciptakan hirarki piramida yang pada puncaknya adalah tenaga lulusan profesional.
Menko PMK: Jangan bermimpi Indonesia bebas bencana
Menurutnya, kondisi Indonesia senantiasa diintai bencana alam perlu disyukuri.
Pemerintah hapus cuti bersama Natal dan Tahun Baru 2021
Pemerintah khawatir libur akhir tahun picu gelombang ketiga Covid-19.
Pelaksanaan vaksin di Malang masih rendah
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, per 8 Oktober 2021, capaian vaksinasi baru sebesar 52.77 persen.
PON Papua, Muhadjir klaim arena sepatu roda terbaik se-Asia
Dia berharap, masyarakat Papua dan pemda merawat dengan baik arena-arena olahraga yang dibangun dalam rangka PON XX.
Sekolah wajib gelar PTM bila tenaga pendidik sudah 100% divaksin
Menko Muhadjir targetkan pelaksanaan vaksinasi tenaga pendidik selesai akhir September.
Jelang PON, Menko PMK ajak warga Papua vaksinasi Covid-19
PON merupakan momentum membangkitkan perekonomian Papua akibat terdampak pandemi Covid-19.
Temuan beras 'batu' di Banten, Menteri Muhadjir turun tangan
Beras bantuan sosial yang disalurkan harus sesuai standar pemerintah.
Indonesia kedatangan vaksin hibah dari AS dan Inggris
Secara keseluruhan vaksin yang telah tiba di Tanah Air menjadi 178 juta dosis.
Menko PMK: Bansos menggunakan beras produksi lokal
Perum Bulog diharapkan menyerap hasil produksi beras lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan daya beli petani.
Mahfud MD klarifikasi maksud darurat militer Menko Muhadjir
Darurat militer yang disampaikan Muhadjir bukan dalam arti persyaratan suatu kesepakatan hukum.
Arahan Jokowi, Menko PMK: Semua yang butuh harus diberi bansos
Dia mengklaim, pemerintah pusat sudah memotong mata rantai kemungkinan terjadinya penyelewengan bansos.
