'Depak' RUU PKS, DPR dianggap sewenang-wenang
DPR memutuskan mencabut RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020 dengan dalih sukar di tengah pandemi.
Pasal kontroversial di dalam RUU Ketahanan Keluarga
Ada beberapa pasal yang menjadi masalah di dalam RUU Ketahanan Keluarga.
RUU Ketahanan Keluarga: Tandingan RUU PKS, mendegradasi peran perempuan
RUU Ketahanan Keluarga menuai kritik karena dianggap terlalu ikut campur ranah privat.
Demo di DPR, massa mahasiswa bentrok dengan FPI
Kelompok FPI dan emak-emak dari arah Slipi bentrok dengan mahasiswa dari Gerbang Pemuda di depan Gedung DPR RI.
Aktivis perempuan minta DPR serius bahas RUU PKS
DPR RI diminta tidak mengundur pembahasan RUU PKS.
Komnas Perempuan: Penentang RUU PKS salah pahami definisi
Draf RUU PKS dinilai telah sesuai dengan konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.
Komnas Perempuan: Penolak RUU PKS ingin pezina dan LGBT dihukum
Penolak RUU PKS berkeinginan mengubah sistem, bahwa kasus perzinahan yang sebelumnya merupakan delik aduan menjadi delik formil
Agama alasan PKS kritik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual tak mengakomodir azas moral.
Langkah bersama melawan kekerasan seksual
RUU PKS telah masuk tahapan penting dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) DPR tahun 2015-2019.
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual fokus pada kejahatan seksual
Selain isi, PKS juga mengusulkan perubahan nama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
Alasan penolakan RUU PKS tak berdasarkan bukti
Pihak yang menolak RUU Penghapusan Kekekarasan Seksual tak memiliki bukti dan tidak berdasarkan fakta.
DPR lupakan Pancasila godok RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dinilai membolehkan seseorang melakukan perbuatan zina.
RUU penghapusan kekerasan seksual didorong segera disahkan
"Hingga kini RUU tersebut tak kunjung dibahas, sementara korban kekerasan seksual terus berjatuhan."
Cerita lama pelecehan seksual di ruang publik
Pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di Komisi VIII DPR berjalan seperti merayap, setelah ditetapkan menjadi RUU pada Februari 2017.
Payung hukum impoten kasus pelecehan seksual di ruang publik
Komnas Perempuan mencatat, sepanjang 2018 terjadi 3.528 kasus kekerasan terhadap perempuan di ruang publik.
