Ketua Panja pastikan RUU TPKS dibuat detail untuk melindungi korban
Selama ini banyak korban pelecehan seksual dituntut balik oleh pelaku dengan dalih pencemaran nama baik karena kurang bukti.
Komnas Perempuan minta pembahasan RUU TPKS jauh dari negosiasi politik
Dari aspek muatan hukum, struktur dan budaya, hingga layanan untuk mendukung korban yang masih terkonsentrasi di pulau Jawa.
MASIKA ICMI minta percepat pengesahan RUU PKS
Kekerasan seksual pada anak dan perempuan di Indonesia mencapai angka tertinggi pada 2020 yakni sekitar 7.191 kasus.
Baleg DPR beberkan alasan ganti nama RUU PKS
Berbagai masukan dan pandangan masih terbuka dalam pembahasan RUU ini di tahap-tahap selanjutnya.
DPR sebut publik silang pendapat soal isi RUU PKS
Terdapat tiga dimensi yang diperdebatkan antarkelompok masyarakat.
UU Cipta Kerja kacaukan sistem perizinan dan pengawasan P3MI
Perempuan, aktor dominan dalam kasus-kasus pelanggaran hak buruh migran, lebih membutuhkan pengesahan UU PKS dan UU PPRT.
Tarik-ulur RUU PKS di DPR
Ada dinamika panjang di DPR yang menyebabkan RUU PKS tak kunjung dibahas.
Urgensi pengesahan RUU PKS dan dinamika tak berujung di parlemen
RUU PKS sudah diajukan sejak lama. Kini, malah dianulir dari Prolegnas Prioritas 2020.
Pencabutan RUU PKS dari prolegnas terus menuai kecaman
RUU PKS dinilai merupakan upaya hukum untuk memberikan pemulihan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.
Komnas Perempuan sesalkan penundaan pembahasan RUU PKS
Catatan tahunan Komnas Perempuan 2020, menunjukkan pelaporan kasus kekerasan seksual mencapai 4.898 kasus.
IFLC desak DPR segera sahkan RUU PKS
RUU PKS dinilai penting karena merumuskan sejumlah ancaman pidana tambahan.
Tuai perdebatan, RUU PKS tetap dicabut dari prolegnas
Sejumlah anggota DPR mendukung RUU PKS tetap masuk dalam Prolegnas 2020.
Nasdem kecewa RUU PKS dihapus dari daftar Prolegnas
ICJR desak RUU PKS tetap masuk Prolegnas Prioritas 2020
Penanganan korban kekerasan seksual sangat kompleks, memerlukan peran negara.
Pasal kontroversial di dalam RUU Ketahanan Keluarga
Ada beberapa pasal yang menjadi masalah di dalam RUU Ketahanan Keluarga.
RUU Ketahanan Keluarga: Tandingan RUU PKS, mendegradasi peran perempuan
RUU Ketahanan Keluarga menuai kritik karena dianggap terlalu ikut campur ranah privat.
Pemerintah dan DPR diminta sahkan RUU PKS daripada omnibus law
Ketua DPR RI Puan Maharani diminta segera mengesahkan RUU PKS.
Pemerintah desak DPR sahkan RUU PKS
Menurut Mahfud, setiap tiga puluh menit di Indonesia terdapat dua kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.
Dapatkah kaum perempuan berharap pada Puan Maharani?
Masih harus ditunggu apakah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU PPRT disahkan di bawah kepemimpinan Puan.
Alasan DPR menunda pengesahan RUU PKS
DPR memutuskan untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).
Pembahasan RUU PKS di DPR ditunda sampai Pemilu 2019
Pembahasan draf RUU PKS belum dimulai secara formal.
Komnas Perempuan: Penolak RUU PKS ingin pezina dan LGBT dihukum
Penolak RUU PKS berkeinginan mengubah sistem, bahwa kasus perzinahan yang sebelumnya merupakan delik aduan menjadi delik formil
Agama alasan PKS kritik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual tak mengakomodir azas moral.
Pengesahan RUU PKS masih hadapi kendala
Masih ada sebagian masyarakat yang menolak RUU tersebut
