Tarik-ulur RUU PKS di DPR
Ada dinamika panjang di DPR yang menyebabkan RUU PKS tak kunjung dibahas.

Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada 2 Juli 2020 sepakat menganulir 16 Rancangan Undang-Undang (RUU) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Salah satunya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).
RUU yang sudah diajukan sejak 2016 itu, pembahasannya harus digeser tahun depan. Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baldowi, akrab disapa Awiek, menyatakan Baleg hanya menerima usulan dari Komisi VIII agar RUU PKS ditarik dari Prolegnas 2020. Menurut Awiek, RUU yang keluar dari daftar prolegnas adalah rancangan yang tak punya progres.
Awiek mengatakan, efektivitas waktu di masa pandemi Coronavirus disease 2019 (Covid-19) menjadi alasan Baleg meminta setiap komisi di DPR memilih RUU yang ingin diprioritaskan.
“Selama tiga bulan ke depan apakah mungkin membahas dua RUU? Dan ternyata tidak memungkinkan. Makanya (setiap komisi) diminta pilih salah satu,” katanya saat dihubungi reporter Alinea.id, Selasa (7/7).

Derita jelata, tercekik harga pangan yang naik
Senin, 21 Feb 2022 17:25 WIB
Menutup lubang “tikus-tikus” korupsi infrastruktur kepala daerah
Minggu, 13 Feb 2022 15:06 WIB
Segudang persoalan di balik "ugal-ugalan" RUU IKN
Minggu, 23 Jan 2022 17:07 WIB
Bailout SVB dan pendanaan startup yang kian selektif
Sabtu, 25 Mar 2023 16:05 WIB
Jerat narkotika di kalangan remaja
Jumat, 24 Mar 2023 06:10 WIB