Menanti regulasi perlindungan data
Semua regulasi masih parsial, dan hanya mengatur bidang masing-masing, belum memberikan sanksi sebagai sebuah pertanggungjawaban hukum.
Update Virtual Police: 91 akun diajukan pemblokiran
Secara keseluruhan masyarakat tetap terbilang patuh saat diberikan peringatan.
Virtual police peringatkan 189 akun, 105 konten dapat teguran
Virtual police catat 105 akun media sosial penuhi unsur menyebar ujaran kebencian.
Komisi III sarankan temuan Tim Kajian UU ITE dilaporkan ke DPR
Revisi UU ITE harus menempuh kesepakatan pemerintah dan DPR.
Pagi-pagi, Mahfud MD-Hotman Paris bahas UU ITE
Hotman Paris Hutapea usul agar Pasal 27 ayat 3 UU ITE dihapus.
Didukung DPR, Tim Pengkaji UU ITE: Kemungkinan revisi mulai tampak
Tim Pengkaji UU ITE mengklaim, DPR mendukung rencana pemerintah merevisi UU ITE dan diusulkan masuk ke dalam Prolegnas 2021.
UU ITE diskriminatif terhadap perempuan
Komnas HAM dan Komnas Perempuan mendorong pemerintah merevisi UU ITE karena kekerasan berbasis siber naik signifikan dan diskriminatif terha
Polri bantah tangkap AM penghina Gibran
AM datangi Polresta Surakarta atas kemauan sendiri.
Tim Pengkaji UU ITE pertimbangkan perberat ancaman pidana "pasal karet"
Wacana tersebut muncul usai menerima masukan dari para narasumber dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD).
Polisi dinilai "lebay" dalam respons olok-olok terhadap Gibran
ICJR pun menilai, Virtual Police difungsikan untuk mengawasi ekspresi warga di dunia digital sehingga mengancam dan memperburuk demokrasi.
Perlukan revisi UU ITE bagi humas?
Seberapa penting revisi UU tersebut bagi unsur kehumasan?
Koalisi: Pendekatan restorative justice Kapolri tak jalan
Pembuktian ketidakadilan UU ITE masih mudah ditemukan hingga saat ini.
Polisi virtual dinilai tidak memberi manfaat untuk demokrasi
Situasi ruang digital di Indonesia dapat digolongkan sebagai terjadinya penindasan teknologikal terhadap aktivisme digital.
Ibu di Aceh dibui, Jazilul: Saya minta UU ITE direvisi total
Seorang ibu bersama bayinya di Aceh harus dipenjara 3 bulan karena dianggap melakukan pencemaran nama baik.
Dituduh mata-mata asing, Ravio Patra: UU ITE dibutuhkan
Hukum harus menciptakan ketertiban, bukan malah memunculkan chaos di berbagai elemen masyarakat.
Mahfud MD nilai UU ITE tidak bermasalah
Menurutnya, kesalahan tidak berada dalam UU ITE, tetapi penerapannya baik penafsiran pelapor maupun hakim.
Singgung SARA, Polri kirim virtual alert kepada 21 akun
Upaya ini dilakukan untuk mengedukasi masyarakat dan mencegah terjadinya upaya saling lapor ke kepolisian.
Minta masukan, Tim Kajian UU ITE undang Ahmad Dhani hingga Ade Armando
Masukan yang diterima dari para narasumber akan digunakan sebagai bahan pertimbangan.
Kesepakatan baru UU ITE, Mahfud MD: Jangan alergi perubahan
Hukum bisa beriringan dengan perubahan masyarakatnya.
Polri dinilai terlambat terapkan restoratif justice
Perubahan penanganan perkara UU ITE di Polri dianggap multitafsir.
Masukan Gelora akhiri ketidakpastian hukum di Indonesia
Fahri Hamzah harap Presiden Jokowi dan DPR pertimbangkan masukannya.
Tindaklanjuti SE Kapolri, Polri akan mediasi kasus Novel Baswedan
Seluruh kasus ITE yang tengah dalam proses penyidikan akan mulai dievaluasi untuk proses mediasi.
Terbit SE Kapolri, Komisi I DPR nilai UU ITE lebih baik direvisi
Menurut Komisi I DPR, pemerintah sebaiknya tetap merevisi UU ITE meskipun Kapolri telah menerbitkan SE tentang penanganan perkara terkait.
SE soal UU ITE terbit, Polri didesak evaluasi kasus dalam penyidikan
Sudah sepantasnya Polri revisi aturan penindakan pelanggaran ITE
