Bank Dunia soroti data perlindungan sosial Indonesia, Menkeu: Memang ada kendala
Jika data tidak diperbarui secara berkala, akan memunculkan kendala pemberian bantuan sosial dan berpotensi menjadi tidak tepat sasaran.
Managing Director Development Policy and Partnership World Bank Mari Elka Pangestu berharap, pemerintah Indonesia memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), agar program Perlindungan Sosial yang dirancang lebih tepat sasaran.
Data itu perlu dikonsolidasikan mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga pusat, untuk memperbarui jumlah keluarga miskin dan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, seiring dengan perkembangan yang terus terjadi.
"Data ini bisa juga untuk monitoring apakah yang dilakukan berhasil mencapai tujuan, efektif atau belum," katanya dalam video conference, Kamis (16/7).
Itulah sebabnya diperlukan digitalisasi data yang tersinkronisasi dengan akses pelayanan yang mudah diakses oleh masyarakat luas. Baik berupa akses pinjaman, insentif, akses kesehatan, dan juga bantuan sosial.
"Krisis ini memberikan tantangan dan peluang di saat yang bersamaan. Data digital saat ini bisa digunakan untuk banyak hal. Ketika sistem dibangun, ini sebenarnya bisa bersifat lebih luas lagi," ujarnya.