Bank Dunia soroti data perlindungan sosial Indonesia, Menkeu: Memang ada kendala

Managing Director Development Policy and Partnership World Bank Mari Elka Pangestu berharap, pemerintah Indonesia memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), agar program Perlindungan Sosial yang dirancang lebih tepat sasaran.

Data itu perlu dikonsolidasikan mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga pusat, untuk memperbarui jumlah keluarga miskin dan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, seiring dengan perkembangan yang terus terjadi.

"Data ini bisa juga untuk monitoring apakah yang dilakukan berhasil mencapai tujuan, efektif atau belum," katanya dalam video conference, Kamis (16/7).

Itulah sebabnya diperlukan digitalisasi data yang tersinkronisasi dengan akses pelayanan yang mudah diakses oleh masyarakat luas. Baik berupa akses pinjaman, insentif, akses kesehatan, dan juga bantuan sosial.

"Krisis ini memberikan tantangan dan peluang di saat yang bersamaan. Data digital saat ini bisa digunakan untuk banyak hal. Ketika sistem dibangun, ini sebenarnya bisa bersifat lebih luas lagi," ujarnya.

Merespons hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sepakat dengan usulan Bank Dunia, bahwa perlu adanya peningkatan tabulasi data yang dimiliki oleh pemerintah dalam program perlindungan sosial.

Pasalnya, jika data tidak diperbarui secara berkala, akan memunculkan kendala pemberian bantuan sosial dan berpotensi menjadi tidak tepat sasaran.

"Oleh itu kami meminta kepada Kemensos dan Kemendagri untuk bisa memberikan insentif kepada pemda agar mereka bisa melakukan update data penduduk yang bisa menerima bantuan," ujarnya.

Dia pun menyadari, sebaik apapun kebijakan yang telah disusun pemerintah, tidak akan dapat diimplementasikan dengan bijak, jika data yang dimiliki oleh pemerintah tidak lengkap.

Dia mencontohkan, bagaimana kondisi ketahanan rumah tangga berpenghasilan rendah. Apakah dapat bertahan dalam kondisi pandemi seperti saat ini dan sampai kapan. Hal tersebut perlu dicatat detail dan diformulasikan agar kebijakan menjadi tepat sasaran.

"Misalnya, apakah kita tahu di mana lokasi UMKM. Khususnya mereka yang tidak punya akses ke perbankan. Kita tidak tahu mereka di mana, tetapi mereka ada. Jadi bukan pemerintah tidak mengidentifikasi, tetapi memang kendala itu ada," ucapnya.