Berikut indikator yang menjadi basis perhitungan RAPBN 2019

Fokus RAPBN 2019 pada efisiensi dan kualitas belanja prioritas, mobilisasi pendapatan secara realistis dan kesehatan fiskal.

Presiden Joko Widodo (tengah) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) berbincang dengan pimpinan DPR sebelum Sidang RAPBN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8)./AntaraFoto

Sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif, pemerintah beranggapan pertumbuhan konsumsi rumah tangga perlu dijaga. Selain itu, investasi serta ekspor juga perlu didorong untuk ditingkatkan.

Presiden Joko Widodo, mengatakan, pemerintah berupaya menjaga inflasi pada rentang 3,5% plus/minus 1% pada 2019. Tingkat inflasi yang rendah tidak hanya mendorong perekonomian domestik menjadi lebih efisien dan berdaya saing. Tetapi juga menjamin kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok.

"Pengendalian inflasi dilakukan dengan menjaga ketersediaan pasokan barang dan jasa. Khususnya pangan, melalui peningkatan kapasitas produksi nasional dan efisiensi di sepanjang rantai pasokan," jelas dia pada penyampaian keterangan pemerintah atas RUU Tentang RAPBN Tahun Anggaran 2019 beserta nota keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR, Kamis (16/8).

Di sisi lain, daya beli masyarakat terus dijaga dengan berbagai program perlindungan sosial, terutama untuk masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah.

Pemerintah menyadari masih banyak faktor yang menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas dan pergerakan nilai tukar Rupiah pada 2019. Baik dari faktor dinamika ekonomi negara maju, termasuk normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat dan Eropa, serta perkembangan ekonomi China.