BKPM dorong peran swasta bangun infrastruktur

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendorong peran serta pelaku usaha swasta, sebagai upaya pengembangan sektor infrastruktur di Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kepala BKPM Thomas Lembong menyatakan, pemerintah fokus pada aspek pembiayaan proyek infrastruktur tanpa bergantung pada APBN. “Saatnya menerapkan strategi yang lebih kreatif dalam hal pembiayaan proyek infrastruktur. Salah satu yang bisa diterapkan adalah melalui sekuritisasi aset-aset perusahaan swasta," jelasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (3/10).

Melalui pelepasan aset-aset tersebut, pemilik perusahaan bisa mendapatkan cash dan membangun investasi baru. Diantaranya dituangkan ke pembangunan proyek infrastruktur.

Pemerintah telah mencanangkan visi menjadi ekonomi terbesar ke-4 di dunia melalui Visi Indonesia 2045. Pembangunan infrastruktur merupakan tahapan pertama yang menjadi fondasi pembangunan nasional menuju visi tersebut.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan Bappenas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Indonesia membutuhkan sekitar Rp 4.796 triliun untuk membangun infrastruktur pada 2015-2019. Porsi pembiayaan Pemerintah hanya sebesar 41,3% atau Rp1.951,3 triliun. Sementara itu, BUMN diharapkan berkontribusi sebesar 22,2% (Rp 2.817,7 triliun) dan partisipasi swasta sebesar 36,5% (Rp 1.751,5 triliun).