BPKP kawal bansos agar tepat sasaran
Sinkronisasi dan integrasi data bertujuan untuk mengurangi potensi duplikasi penyaluran bansos.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memastikan untuk mengawal penyaluran bantuan sosial bagi warga terdampak pandemi.
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, sebagai anggota pengarah dan anggota pelaksana dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, pihaknya melakukan sinkronisasi dan integrasi atas data usulan kelompok penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) agar dana jaring pengaman sosial tersebut dapat disalurkan dengan tepat sasaran.
"Sinkronisasi dan integrasi data tersebut bertujuan untuk mengurangi potensi duplikasi dan meningkatkan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (29/5).
Realisasi bansos sendiri sampai dengan April 2020 tumbuh sebesar 13,72% (year on year/yoy) dengan nilai mencapai Rp61,41 triliun. Rinciannya, untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 17,9 juta KPM sebesar Rp200.000 per bulan
Lalu, penyaluran bansos sembako di wilayah DKI Jakarta dan Bodetabek, penyaluran bansos tunai bagi KPM di luar wilayah Jabodetabek, dan penyaluran Peserta Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,6 juta KPM.