Catatan ekonomi, inflasi, dan kemiskinan di era Jokowi

Pemilihan presiden (Pilpres) 2024 akan berlangsung kurang dari sepekan lagi. Artinya, periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dimulai sejak Oktober 2019 hampir berakhir dan 2024 menjadi tahun ke 10 Jokowi menjabat sebagai presiden.

Presiden Jokowi memulai kepimpinannya pada Oktober 2014 bersama Wakil Presiden Jusuf Kala, dengan Kabinet Kerja. Lalu, dilanjutkan dengan Kabinet Indonesia Maju dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Pada tahun 2014, Presiden Jokowi memulai pemerintahannya dengan program prioritas ‘peningkatan produktivitas ekonomi, daya saing, dan kemandirian’, kemudian melanjutkan program ini pada periode selanjutnya, dengan narasi ‘melanjutkan peningkatan produktivitas
ekonomi, daya saing, dan kemandirian’.

Melalui berbagai racikan kebijakannya, Presiden Jokowi membawa ekonomi Indonesia tumbuh di kisaran 5,03% pada periode pertama dan 5,18% di periode kedua. Dengan di tahun ke-9 pemerintahannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada level 5,05%, angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi pada 2020 dan 2021, yang masing-masing di level minus 2,07% dan 3,7%, namun lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi di 2022, yang mencapai 5,31%.

“Meskipun ekonomi Indonesia tumbuh lebih cepat dibandingkan pada masa Presiden Megawati, pertumbuhan PDB (produk domestik bruto) relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan periode Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) di kedua periode pemerintahannya,” kata Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky, kepada Alinea.id, Selasa (6/2).

Sekadar catatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Presiden SBY ada di kisaran 6%, yang ditopang oleh ledakan harga komoditas (commodity boom) dunia. Sedangkan di masa pemerintahan Jokowi, ekonomi Indonesia sempat dibuat babak belur oleh pandemi Covid-19 yang terjadi pada 2020 hingga 2022.