Digitalisasi pertanian tingkatkan posisi tawar petani

Kementerian BUMN dan sejumlah perusahaan negara memulai program kewirausahaan pertanian dan digitalisasi pertanian. Program ini diimplementasikan di sembilan kabupaten di Jawa Barat, yaitu Indramayu, Karawang, Purwakarta, Majalengka, Sumedang, Cianjur, Garut, Ciamis, dan Tasikmalaya. 

Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN, Wahyu Kuncoro, mengungkapkan, program kewirausahaan dan digitalisasi pertanian ini dapat meningkatkan posisi petani. Selama ini, petani hanya sebagai penggarap lahan, serta tidak memiliki akses pasar dan kendali pada harga produksi. Dengan program ini, petani menjadi pemilik bersama atas entitas dengan model bisnis yang memberikan keuntungan maksimal bagi para petani. 

"Tahap-tahap awal yang menjadi kunci program Kewirausahaan Pertanian telah diwujudkan dalam bentuk piloting berupa entitas-entitas bisnis PT Mitra BUMDES Bersama (MBB) berbasis kerjasama komunitas di sebelas kecamatan dalam sembilan kabupaten,” kata Wahyu dalam press briefing di Jakarta, Senin (9/7).

Program ini telah diresmikan Presiden Joko Widodo di Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada awal Juni 2018. Tercatat, lebih dari 7.000 petani di Sliyeg telah dilibatkan dalam program ini. Untuk memungkinkan penyerapan beras petani dengan harga yang baik, MBB Sliyeg telah membangun Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) Sliyeg di desa Majasari lengkap dengan mesin pengering berkapasitas 30 ton per siklus, mesin penggiling berkapasitas 3 ton gabah per jam dan mesin pengemasan berkapasitas 4 ton beras per jam.

Salah satu arahan Presiden kala meresmikan program tersebut adalah, kewirausahaan Pertanian harus memiliki skala yang besar untuk memastikan efektivitas dan nilai tambah bagi petani. Sehingga petani dapat merasakan manfaat nyata dari program tersebut. Presiden pun akan terus memantau program ini selama enam bulan. Apabila berhasil, program ini akan diangkat menjadi program nasional.