Digitalisasi pertanian tingkatkan posisi tawar petani

Kementerian BUMN dan sejumlah perusahaan negara memulai program kewirausahaan pertanian dan digitalisasi pertanian. Program ini diimplementasikan di sembilan kabupaten di Jawa Barat, yaitu Indramayu, Karawang, Purwakarta, Majalengka, Sumedang, Cianjur, Garut, Ciamis, dan Tasikmalaya. 

Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN, Wahyu Kuncoro, mengungkapkan, program kewirausahaan dan digitalisasi pertanian ini dapat meningkatkan posisi petani. Selama ini, petani hanya sebagai penggarap lahan, serta tidak memiliki akses pasar dan kendali pada harga produksi. Dengan program ini, petani menjadi pemilik bersama atas entitas dengan model bisnis yang memberikan keuntungan maksimal bagi para petani. 

"Tahap-tahap awal yang menjadi kunci program Kewirausahaan Pertanian telah diwujudkan dalam bentuk piloting berupa entitas-entitas bisnis PT Mitra BUMDES Bersama (MBB) berbasis kerjasama komunitas di sebelas kecamatan dalam sembilan kabupaten,” kata Wahyu dalam press briefing di Jakarta, Senin (9/7).

Program ini telah diresmikan Presiden Joko Widodo di Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada awal Juni 2018. Tercatat, lebih dari 7.000 petani di Sliyeg telah dilibatkan dalam program ini. Untuk memungkinkan penyerapan beras petani dengan harga yang baik, MBB Sliyeg telah membangun Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) Sliyeg di desa Majasari lengkap dengan mesin pengering berkapasitas 30 ton per siklus, mesin penggiling berkapasitas 3 ton gabah per jam dan mesin pengemasan berkapasitas 4 ton beras per jam.

Salah satu arahan Presiden kala meresmikan program tersebut adalah, kewirausahaan Pertanian harus memiliki skala yang besar untuk memastikan efektivitas dan nilai tambah bagi petani. Sehingga petani dapat merasakan manfaat nyata dari program tersebut. Presiden pun akan terus memantau program ini selama enam bulan. Apabila berhasil, program ini akan diangkat menjadi program nasional.

Program Kewirausahaan dan Digitalisasi Pertanian ini melibatkan sejumlah BUMN, di antaranya PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., PT Pupuk Indonesia (Persero), Bank BTN, Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, Perum Bulog, RNI, Askrindo, Jasindo, Pertani, Sang Hyang Seri, Pegadaian, Permodalan Nasional Madani (PNM), Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan Mitra BUMDes Bersama (MBB).

Proses edukasi dan sosialisasi sistem digital pertanian terus dilakukan hingga September 2018 mendatang. Kemudian pada Oktober dan November diharapkan proses pengalihan pola petani menjual gabah menjadi petani menjual beras sudah bisa terjadi pada panen raya di Sliyeg. Sehingga akhirnya pada 2019, perluasan program Kewirausahaan Pertanian dan Digitalisasi Sistem Pertanian sudah bisa diimplementasikan ke seluruh kabupaten di Indonesia.

Pembinaan dan digitalisasi sistem pertanian ini dikembangkan oleh Telkom Indonesia. Sistem ini terintegrasi melalui aplikasi digital pertanian yang disebut Logistik Tani (Logtan).

Direktur Digital dan Strategic Portfolio Telkom, David Bangun mengaku optimistis jika program ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan para petani. Keberadaan Logtan sendiri guna memastikan keterpaduan, validitas, dan akurasi berbagai data pertanian. 

"Dengan Logtan, dapat dilakukan pendataan petani, lahan, dan aktivitas pertanian lainnya yang dapat digunakan dalam pemrosesan layanan pertanian seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat), AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi), penyerapan beras, serta pembelian saprotan (sarana produksi pertanian). Informasi yang terekam dalam Logtan telah divalidasi langsung ke lapangan dan dilengkapi dengan dokumen pendukung (foto petani, foto lahan, dokumen KTP, dan dokumen KK)," ujar David.