Kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk memperkuat kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi nasional.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, Sukamta, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) demi memastikan keberpihakan kebijakan fiskal terhadap kesejahteraan rakyat. Dalam pernyataannya, Sukamta menyampaikan dukungan penuh terhadap arah kebijakan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2026.
“Kami mengapresiasi langkah pemerintah menjaga defisit fiskal di kisaran 2,48% hingga 2,53% PDB (produk domestik bruto), sekaligus tetap menaruh perhatian besar pada delapan strategi pembangunan nasional,” ujarnya dalam keterangan, dikutip Jumat (23/5).
KEM-PPKF 2026 dinilai menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjawab tantangan global dan domestik melalui pendekatan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur. Langkah ini menjadi penting di tengah proyeksi pertumbuhan global yang mengalami revisi ke bawah, termasuk bagi Indonesia yang diperkirakan tumbuh sebesar 4,7% pada 2025 dan 2026.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyampaikan kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk memperkuat kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi nasional. Menurutnya, strategi ini menjadi fondasi penting menuju Indonesia yang tangguh dan mandiri di tengah gejolak global.
Sejalan dengan itu, Sukamta menekankan pentingnya tata kelola yang baik agar program-program strategis seperti ketahanan pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, dan perlindungan sosial benar-benar menjangkau masyarakat kecil.