BLT El Nino dan PPN rumah gratis dinilai tak selesaikan masalah
"Masalah fundamental kita adalah kebutuhan pangan dan minyak bumi yang ditopang dari impor negara lain dan ketergantungan penggunaan dolar."

Soal pencopotan Rafael, Ketua Banggar DPR: Sebagai upaya koreksi!
Pencopotan Rafael harus dilihat sebagai upaya koreksi kedalam untuk menertibkan para fiskus atau pegawai pajak.

DPR setujui penambahan danais DIY, provinsi termiskin se-Jawa
Dengan demikian, DIY menerima danais sebesar Rp1,42 triliun pada 2023.

APBN 2023 anggarkan Rp608,3 triliun untuk SDM
Ini artinya mengalami peningkatan dibandingkan APBN 2022, yaitu dari Rp574,9 triliun, naik menjadi Rp608,3 triliun.

Banggar DPR nilai ada 2 isu besar dalam RAPBN 2023
Banggar DPR bakal menjadikan kedua isu tersebut sebagai pokok pembahasan RAPBN 2023.

Masyarakat diminta tahan diri atas penembakan Brigadir J
Masyrakat harus memberikan kepercayaan tim khusus mengumpulkan bukti hingga diketahui kronologi sesungguhnya.

Jatuh saat rapat paripurna, Sekjen DPR sebut Muhidin punya hipertensi
Muhidin dievakuasi dengan kursi roda saat jatuh dalam rapat.

Politikus Golkar jatuh saat Rapat Paripurna DPR
Selanjutnya, Muhidin pun berpamitan dan tiba-tiba dia terjatuh usai berpamitan di depan meja pimpinan sidang DPR.

Pemerintah targetkan tingkat kemiskinan tinggal 7,5% pada 2023
Untuk mencapai hal tersebut pada target jangka menengah ini, Indonesia membutuhkan transformasi ekonomi serta peningkatan produktivitas.

Ketua Banggar DPR minta pemerintah mengurangi ‘candu’ terhadap dolar AS
Bank Indonesia dan pemerintah harus mampu membuat jalan alternatif untuk pembayaran transaksi internasional.

Alasan Menkeu minta Banggar DPR setujui penyesuaian subsidi energi
Meningkatnya harga minyak dan tidak adanya kebijakan penyesuaian harga menyebabkan beban subsidi dan kompensasi meningkat signifikan.

Bupati Gowa soroti mandatory spending lebihi APBD 115%
Adnan meminta Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencarikan solusi terbaik.

Formappi nilai fungsi Banggar DPR melempem saat dipimpin Puan Maharani
Setidaknya dapat dilihat dari peran Banggar DPR yang nyaris tidak mengkritisi masalah anggaran.

Mayoritas fraksi DPR menginginkan revisi UU Ciptaker sesuai putusan MK
MK dalam putusannya juga telah memberikan petunjuk yang jelas terkait apa saja yang harus diperbaiki.

Anggota Banggar DPR: Anggaran perlindungan sosial masih besar
Pemerintah mengalokasikan anggaran perliungan sosial pada 2022 sebesar Rp427,5 triliun. Anggaran tersebut turun 12,4%.

Tax amnesty jilid II hanya untungkan pengusaha kelas atas
Kebijakan tax amnesty dinilai hanya menguntungkan kalangan pengusaha kelas atas, sementara di satu sisi, pelaku UMKM terus dikenakan pajak.

Jokowi usul tax amnesty jilid dua, Ketua Banggar: Cukup sunset policy
Tak elok jika pengampunan pajak tersebut dilakukan setiap lima tahun sekali.

Indonesia masih pakai premium, Ketua Banggar DPR sindir Ahok
Padahal, sejumlah negara telah menghapuskan bahan bakar jenis ini dari pasaran dan beralih ke BBM yang lebih ramah lingkungan.

DPR sinyalir LPG 3 kg kerap disedot dan disalin ke tabung 12 kg
Dengan begitu, pengoplos mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari subsidi LPG 3 kg.

Banggar DPR tidak ingin ada pengurangan subsidi LPG
Skema penyaluran subsidi perlu dibuat untuk rentang waktu 10-20 tahun ke depan.

Banggar DPR: Anggaran kesehatan 2021 belum memadai tangani pandemi
Pemerintah mengalokasikan Rp169,7 triliun untuk sektor kesehatan dalam RAPBN 2021.

Ketua Banggar DPR sebut Anies membuat kepanikan di pasar saham
Pernyataan Anies dinilai sangat dramatis dan bombastis, sehingga menimbulkan kepanikan di pasar saham

Banggar DPR setujui Perppu Covid-19 jadi UU
Hasil keputusan akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi UU sebelum masa sidang berakhir 12 Mei 2020.

Politikus PDIP Said Abdullah resmi jabat Ketua Banggar DPR
Banggar DPR mengaku siap menjadi mitra efektif untuk menghasilkan APBN yang sehat, kredibel dan berkelanjutan.

DPR setujui target pertumbuhan ekonomi 2019 turun jadi 5,2%
Target pertumbuhan ekonomi kurang dari asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.
