Faisal Basri sebut omnibus law titipan pengusaha
Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri mengungkapkan omnibus law rawan kepentingan politik dan bisnis.
Penyederhanaan peraturan lewat omnibus law dikhawatirkan hanya mengakomodir kepentingan segelintir pengusaha. Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri mengatakan perumusan undang-undang omnibus law ini tidak melibatkan komponen masyarakat seperti serikat buruh dan pemerintah daerah.
Faisal menuturkan lingkaran pengambil keputusan di pemerintah saat ini juga didominasi oleh orang-orang yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha.
"Model begini-begini rawan terjebak politik kroni. Anda hitung deh, Menteri Perdagangan, Menko Maritim, Menko Perekonomian, wakil menteri, Staf Khusus Presiden sebagian besar pengusaha," katanya di Jakarta, Rabu (18/12).
Faisal pun memberi sinyal bahwa tindakan semacam ini berbahaya bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Apalagi, RUU omnibus law yang segera dibahas pada awal tahun depan di DPR tersebut tidak melibatkan uji akademik sebelumnya.
"Sangat berbahaya, tidak ada kepentingan buruh yang terwakili dalam proses pembuatan ini. Tidak ada kepentingan daerah. Kemudian pembahasannya tertutup tidak lewat pengujian akademis," ujarnya.