HIMPI serukan reformasi tata kelola produksi dan distribusi
Karena tingkat efisiensi produksi dalam negeri lebih rendah daripada negara lain.
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai, merebaknya wabah coronavirus (Covid-19) dapat menjadi momentum pemerintah mengevaluasi tata kelala produksi dan distribusi dalam negeri. Mengingat tingkat efisiensi produksi lebih rendah daripada negara lain.
"Ini harus dibenahi. Agar sistem produksi kita lebih efisien," kata Wakil Ketua Umum HIPMI, Eka Sastra, dalam diskusi "Corona dan Kondisi Kebutuhan Pokok Kita" di Jakarta, Sabtu (7/3).
Sistem distribusi yang diadopsi pemerintah pun ketinggalan zaman. HIPMI mengusulkan perubahan. Dari pola kuota ke tarif. Lantaran lebih kompetitif dan terbuka.
"Kepentingan HIPMI, adalah memastikan tata kelola yang terbuka dan adil. Kenapa tidak transformasi dari sistem kuota ke tarif?" ucap politikus Golkar itu.
"Tidak usah urus surat-surat rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) atau surat perizinan impor (SPI) yang memakan waktu lama. (Perubahan sistem) ini akan memberikan kemudahan bagi produsen dan konsumen di Indonesia," tutur dia.