sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

HIMPI serukan reformasi tata kelola produksi dan distribusi

Karena tingkat efisiensi produksi dalam negeri lebih rendah daripada negara lain.

Valerie Dante
Valerie Dante Sabtu, 07 Mar 2020 18:22 WIB
HIMPI serukan reformasi tata kelola produksi dan distribusi

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai, merebaknya wabah coronavirus (Covid-19) dapat menjadi momentum pemerintah mengevaluasi tata kelala produksi dan distribusi dalam negeri. Mengingat tingkat efisiensi produksi lebih rendah daripada negara lain.

"Ini harus dibenahi. Agar sistem produksi kita lebih efisien," kata Wakil Ketua Umum HIPMI, Eka Sastra, dalam diskusi "Corona dan Kondisi Kebutuhan Pokok Kita" di Jakarta, Sabtu (7/3).

Sistem distribusi yang diadopsi pemerintah pun ketinggalan zaman. HIPMI mengusulkan perubahan. Dari pola kuota ke tarif. Lantaran lebih kompetitif dan terbuka.

"Kepentingan HIPMI, adalah memastikan tata kelola yang terbuka dan adil. Kenapa tidak transformasi dari sistem kuota ke tarif?" ucap politikus Golkar itu.

"Tidak usah urus surat-surat rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) atau surat perizinan impor (SPI) yang memakan waktu lama. (Perubahan sistem) ini akan memberikan kemudahan bagi produsen dan konsumen di Indonesia," tutur dia.

Eka mengingatkan, tata kelola produksi dan distribusi dalam negeri masih kaku dalam merespons perubahan besar. Sedangkan penerapan sistem tarif, diyakini memunculkan pengusaha-pengusaha anyar yang lebih kompetitif dan inovatif.

Manfaat lainnya, lanjut CEO Maradeka Business Group itu, membuat lapangan ekonomi lebih rata dan terbuka. "Serta mendorong sinergi antara BUMN dan pihak swasta," ujarnya.

Pengusaha nasional, Sandiaga Uno, sependapat dengan Eka. Pemerintah perlu mengadopsi sistem tarif. Alasannya, lebih sederhana, transparan, akuntabel, dan responsif. "Ini bisa disebut sebagai reformasi struktural yang sudah lama ditunggu pelaku pasar," katanya.

Sponsored

Menurut Sandi, sapaannya, pemerintah perlu bertindak segera. Terlebih, banyak analisis menyatakan, akan ada perlambatan ekonomi global. Diperparah menyebarluasnya Covid-19.

"Sekarang adalah kesempatan untuk duduk bersama. Supaya tidak kehilangan kesempatan melakukan reformasi struktural," ucap politikus Gerindra itu.

"Ini saat yang tepat bagi para pelaku pasar dan pengambil kebijakan. Untuk membahas bagaimana cara mengamankan pasokan, menyederhanakan rantai distribusi, dan memastikan sistem ini bisa menghasilkan harga barang pokok yang terjangkau," urainya.

Pada kesempatan sama, Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung (Unila), Bustanul Arifin, menilai, reformasi struktural harus dimulai saat kritis. Seperti sekarang. Dirinya turut mendukung perubahan sistem kuota dalam regulasi impor.

Berita Lainnya