Persaingan global, Indonesia harus punya cetak biru hilirisasi minerba

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritik kebijakan hilirisasi energi mineral dan batu bara (minerba) dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), dan Indonesia Mining Asosiation (AMI).

Dalam rapat itu, Anggota DPR RI Komisi VII dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mercy Chriesty Barends mengatakan seharusnya Indonesia memiliki cetak biru (blue print) perencanaan dan pemanfaatan bahan dasar energi dalam proses hilirisasi minerba di tengah pasar bebas.

“Perlu ada satu skema yang besar untuk masalah hilirisasi, agar kekhawatiran mengenai setelah 10 tahun kita (akan) membutuhkan impor bahan material dasar kembali, tidak akan terjadi,” kata Mercy di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/7).

Mercy berpesan, jangan sampai setelah pasar bebas dibuka investor berbondong-bondong masuk, dan ketidaksiapan Indonesia di segala lini kemudian menjadikannya kalah saing dari negara lain.

“Saya takutkan jangan sampai ketika kita buka hilirisasi sebesar-besarnya konsorsium besar dari luar masuk. Tenaga kerja murah masuk dan posisi pekerja kita menjadi lemah. Kemudian posisi kita sebagai pemain ekonomi global kemudian dipertanyakan,” ucapnya.