Jurus BI dorong transaksi non tunai oleh pemerintah

Transaksi non tunai terus digenjot terutama di dalam instansi pemerintahan demi kesehatan fiskal.

Pemerintah, Bank Indonesia (BI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyepakati 12 program sinergi untuk mendorong inovasi dan memperluas elektronifikasi transaksi. Eletronifikasi transaksi pemerintah tersebut akan difokuskan dalam tiga area yaitu bantuan sosial (Bansos), transaksi pemerintah daerah, dan transportasi.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan elektronifikasi tersebut dilakukan untuk mengubah cara bertransaksi di masyarakat yang semula tunai menjadi non tunai, serta untuk meningkatkan kesehatan fiskal.

"Untuk mencapai target tersebut, ada 12 program sinergi yang akan menjadi prioritas bersama pemerintah, BI, dan OJK sepakati," kata Perry di Gedung Bank Indonesia, Selasa (28/5).

Untuk mempercepat perluasan penyaluran pada bansos non tunai, pemerintah membuat beberapa inisiatif seperti peningkatan kualitas data menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), implementasi biometrik sebagai autentikasi, dan perluasan program bansos non tunai menggunakan EDC offline atau teknologi VSAT.