logo alinea.id logo alinea.id

Jurus BI dorong transaksi non tunai oleh pemerintah

Transaksi non tunai terus digenjot terutama di dalam instansi pemerintahan demi kesehatan fiskal.

Annisa Saumi
Annisa Saumi Rabu, 29 Mei 2019 00:36 WIB
Jurus BI dorong transaksi non tunai oleh pemerintah

Transaksi non tunai terus digenjot terutama di dalam instansi pemerintahan demi kesehatan fiskal.

Pemerintah, Bank Indonesia (BI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyepakati 12 program sinergi untuk mendorong inovasi dan memperluas elektronifikasi transaksi. Eletronifikasi transaksi pemerintah tersebut akan difokuskan dalam tiga area yaitu bantuan sosial (Bansos), transaksi pemerintah daerah, dan transportasi.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan elektronifikasi tersebut dilakukan untuk mengubah cara bertransaksi di masyarakat yang semula tunai menjadi non tunai, serta untuk meningkatkan kesehatan fiskal.

"Untuk mencapai target tersebut, ada 12 program sinergi yang akan menjadi prioritas bersama pemerintah, BI, dan OJK sepakati," kata Perry di Gedung Bank Indonesia, Selasa (28/5).

Untuk mempercepat perluasan penyaluran pada bansos non tunai, pemerintah membuat beberapa inisiatif seperti peningkatan kualitas data menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), implementasi biometrik sebagai autentikasi, dan perluasan program bansos non tunai menggunakan EDC offline atau teknologi VSAT.

Kemudian untuk mendorong inovasi dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, pemerintah memiliki empat inisiatif.

Sinergi pertama untuk perluasan elektronifikasi adalah dengan penguatan landasan hukum melalui penerbitan peraturan yang ditetapkan presiden terkait elektronifikasi transaksi Pemda.

Kedua, pembentukan tim perluasan digitalisasi daerah (TPDD) untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam implementasi elektronifikasi transaksi Pemda.

Sponsored

"Sinergi selanjutnya adalah penyelenggaraan championsip. Pemda yang telah maju dalam melakukan transaksi elektronik akan diberikan award dan diminta memberikan asistensi pada Pemda yang lain," kata Perry.

Sinergi selanjutnya adalah inovasi e-retribusi dengan menggunakan QR Indonesian standard (QRIS) untuk optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang diawali dengan pilot project.

Kemudian, untuk mendukung elektronifikasi pembayaran di sektor transportasi guna meningkatkan efisiensi ekonomi melalui empat sinergi. Pertama, strategi implementasi teknologi nirsentuh pembayaran jalan tol melalui penerapan multi lane free flow (MLFF), yang didukung oleh lembaga pengelola yang berperan sebagai toll service provider (TSP) atau electronic toll collection (ETC).

"Kedua, perluasan elektronifikasi, termasuk integrasi, moda transportasi darat, penyeberangan, dan laut," ujar Perry.

Sinergi selanjutnya adalah dengan melakukan asesmen atau kajian atas pengembangan model bisnis, termasuk integrasi antar moda sebagai acuan elektronifikasi di moda transportasi secara nasional.

Terakhir adalah pembentukan kelompok kerja nasional untuk percepatan perumusan rencana strategis transportasi nasional dan penyusunan peraturan mendukung implementasi elektronifikasi pembayaran di sektor transportasi.