S&P kerek lagi peringkat utang RI ke level BBB investment grade
Standard and Poor's (S&P) mengerek peringkat utang Indonesia satu tingkat ke level BBB dengan prospek stabil.
Jurus BI dorong transaksi non tunai oleh pemerintah
Transaksi non tunai terus digenjot terutama di dalam instansi pemerintahan demi kesehatan fiskal.
INDEF: Pertumbuhan ekonomi 2020 hanya bisa capai 5,1%
Pertumbuhan ekonomi belum bisa melaju kencang karena berbagai faktor eksternal dan internal.
Realisasi defisit APBN pada Februari capai Rp54,6 triliun
Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan defisit fiskal periode sama pada 2018 lalu sebesar Rp48,3 triliun atau 0,33% terhadap PDB.
Pemerintah akan permudah BLU mencari pinjaman dana
Pemerintah tengah mengkaji aturan pinjaman dana antar Badan Layanan Umum (BLU).
Pemerintah masih kaji pungutan ekspor CPO
Pemerintah masih mengkaji kembali aturan pengenaan pungutan ekspor minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO).
Insentif super deduction tax ditarget selesai Maret 2019
Pemerintah menargetkan insentif fiskal super deduction tax bisa rampung pada Maret 2019.
Menteri kecanduan utang
Posisinya sebagai pembantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Jurus selamatkan CAD, pemerintah hapus PPN angkutan udara
Pemerintah menyiapkan penyelamatan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) melalui penghapusan pajak angkutan udara.
Menkeu Sri Mulyani: Tren APBN sehat dan positif
Salah satu indikator tren positif merupakan defisit APBN yang menurun setiap tahunnya.
Obat depresiasi rupiah
Depresiasi Rupiah tahun ini cukup besar jika dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir
Apakah RAPBN 2019 sehat dan mandiri?
RAPBN 2019 menargetkan pendapatan negara sebesar Rp2.142,52 triliun, dan merencanakan belanja negara sebesar Rp2.439,69 triliun
Ditjen Pajak tunda pencantuman NIK di faktur pajak
Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2017, seharusnya peraturan tersebut berlaku mulai 1 April 2018.
Fiskal terbatas, pertumbuhan ekonomi 2018 diramal 5,3%
Anggaran belanja pemerintah tahun ini naik 4% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp 2.221 triliun, fokus untuk kebijakan populis.
