Ekonom: NKRI baik untuk oligarki
Meski daerah memiliki peran besar untuk eksistensi Indonesia, faktanya pemerintah menjalankan pembangunan di daerah berbasis eksploitatif.
Kemenkeu monitoring risiko kenaikan harga minyak dunia
Naiknya harga energi memang akan berdampak pada perekonomian domestik.
Hore, pemerintah perpanjang insentif PPN DTP rumah
Pemerintah berupaya menjaga keberlanjutan momentum pemulihan di 2022 agar semakin kuat, khususnya di kuartal I dan II.
IMF apresiasi capaian ekonomi Indonesia selama pandemi
Namun, IMF menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan penyesuaian kecepatan konsolidasi fiskal.
BKF optimistis IKN menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru
Anggaran IKN tidak akan mengganggu fokus pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Sri Mulyani: Kinerja positif keuangan terjaga melalui strategi fiskal
Posisi defisit APBN 2021 terjadi penurunan sebesar 17,3%.
Kepala BKF sebut hal ini jadi penyebab membaiknya neraca perdagangan 2021
Neraca perdagangan Desember 2021 mengalami tren surplus selama 20 bulan berturut-turut.
Badan Kebijakan Fiskal ungkap 5 arah kebijakan pada 2022
Salah satunya melalui reformasi fiskal yang komprehensif melalui reformasi perpajakan, spending better, dan inovasi pembiayaan.
DBS: Penggunaan anggaran negara untuk menstabilkan obligasi bermanfaat di 2022
Hal itu seiring dengan adanya perkiraan Bank Sentral AS bakal mengurangi pembelian obligasi pada pertengahan tahun depan.
Kepala BKF optimistis perekonomian kuartal IV-2021 jauh lebih baik
Indonesia sudah harus dalam kondisi selalu siap dan waspada pada 2021, tetapi ekonomi harus tetap bisa bertumbuh.
Sri Mulyani: Reformasi perpajakan menjadikan RI sebagai negara maju
Pemerintah akan terus berupaya untuk terus membangun kondisi atau prasyarat agar tujuan atau cita-cita tersebut bisa tercapai.
Kembangkan keuangan syariah, Kemenkeu selenggarakan AIFC ke-5
Ekonomi dan keuangan syariah memiliki peran strategis pada pemulihan ekonomi dan reformasi struktural ke depan.
Gelontoran pemerintah untuk insentif alkes capai Rp799 miliar di Juli 2021
Jenis barang yang paling banyak diimpor secara berurutan yaitu Reagent PCR, masker (bedah, nonbedah, N95).
Postur RAPBN 2022 berakibat rasio utang mencapai 45%
RAPBN 2022 menyebut rencana defisit sebesar Rp868 triliun merupakan 4,85% dari PDB.
Kemenkeu perkirakan defisit APBN 2020 hanya Rp939,6 triliun
Ada dua faktor yang memengaruhi rendahnya defisit anggaran di sepanjang tahun.
Pemerintah tak perpanjang insentif PPnBM mobil 100%
Pemberlakuan diskon PPnBM 100% bagi mobil penumpang berkapasitas 1.500cc ini telah mengalami perpanjangan selama dua bulan.
Pemerintah bayar klaim pasien Covid-19 sebesar Rp10,6 triliun per 30 Juni 2021
Adapun, untuk klaim tahap kedua masih dalam proses administrasi di pemerintahan di mana dibutuhkan tambahan sebesar Rp11,97 triliun
Indonesia kembali jadi negara berpenghasilan rendah, ini tanggapan Kemenkeu
Pendapatan per kapita Indonesia turun dari US$4.050 di 2019 menjadi US$3.870 di 2020.
BI beli SBN di pasar perdana Rp115,87 triliun hingga Juni 2021
Pembelian SBN ini sebagai wujud komitmen BI dalam mendukung kas negara untuk penanggulangan dampak pandemi Covid-19 di berbagai sektor.
Lima strategi fiskal Sri Mulyani menghadapi 2022
Tema kebijakan fiskal pada 2022 memberi penekanan pada pemantapan pemulihan sosial-ekonomi
Sri Mulyani sebut dana PEN 2021 bisa naik menjadi Rp619 triliun
Dana PEN ini masih terdiri dari stimulus kesehatan sebesar Rp104 triliun.
Kemenkeu: Perbaikan ekonomi di 2021 menghadapi tantangan
Proses vaksinasi yang dijalankan pemerintah menghadirkan optimisme yang mulai masuk ke pasar saham, dengan terjadinya capital inflow.
Ekonom: BI tersandera kebijakan fiskal dan perbankan yang kacau
Akar semua persoalan tersebut berasal dari kebijakan fiskal yang rapuh.
Realisasi PEN baru capai 52%, data dan regulasi dinilai jadi penghambat
Dana program PEN yang akan dikebut dalam dua bulan terakhir ini adalah untuk program pembiayaan dan pinjaman ke daerah.
Kucuran stimulus fiskal masih dibutuhkan di 2021
Di 2021 Indonesia belum bisa terlalu mengharapkan pertumbuhan investasi swasta.
