Kala iming-iming insentif IKN belum disambut positif

‘Ada gula ada semut’. Ibarat gula, insentif untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diharapkan menjadi  pemanis yang akan dikerubungi banyak pihak. Beragam insentif ditebar oleh pemerintah untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) agar mau pindah dan tinggal di IKN. Pun demikian dengan beragam diskon dan fasilitas pajak untuk para investor yang menanamkan modalnya di ibu kota baru yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur ini.

Semula, pemerintah menargetkan ada 500 ribu penghuni awal ibu kota baru. Namun yang terbaru, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menyiapkan ASN, TNI, dan Polri yang dipindahkan di tahap awal sebanyak 16.990 orang pada 2024. Pemerintah juga  menyediakan beragam fasilitas untuk kenyamanan ASN yang pindah ke IKN Nusantara, seperti sarana olah raga, lahan hijau, apartemen, danau, dan lain sebagainya.

“Total 11.274 ASN dari 35 kementerian dan lembaga yang akan pindah,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar dalam acara Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (24/02) lalu.

Lantas pemanis apa sih yang menjadi iming-iming pemerintah untuk membujuk ASN agar mau pindah?

Kabarnya, ASN akan menerima sejumlah insentif yang cukup ‘wow’. Mulai dari tunjangan kemahalan minimal sebesar Rp50 juta per bulan, hunian seluas 92 meter persegi, hingga tunjangan packing untuk kepindahan ke IKN dan tiket pesawat one way menuju IKN. Selain itu pemerintah juga akan menggelontorkan tunjangan keluarga untuk 1 istri, 2 anak, dan 1 ART (asisten rumah tangga), penyewaan mobil selama satu bulan, tunjangan kebutuhan yang disesuaikan dengan kebutuhan ASN, hingga uang harian.