Menkeu sebut kebijakan fiskal 2024 didesain buat percepat transformasi ekonomi
Kondisi kesehatan fiskal perlu diperkuat guna menghasilkan kebijakan fiskal yang kredibel.
Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan tanggapan terhadap pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskall (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024. Sebelumnya, pada Rapat Paripurna ke-24, Selasa (23/5) seluruh Fraksi di DPR mendukung KEM dan PPKF untuk dibahas lebih lanjut.
Sri Mulyani mengatakan, setelah mendengarkan pandangan fraksi di DPR, pemerintah menyadari bahwa penguatan efektivitas pengelolaan kebijakan fiskal perlu terus dijaga mengingat peran krusial APBN sebagai instrumen peredam gejolak ketidakpastian.
"Kondisi kesehatan dan kesinambungan fiskal juga perlu terus diperkuat guna menghasilkan kebijakan fiskal yang kredibel dan mampu menjadi jangkar stabilitas ekonomi makro," ujar Sri dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5).
Terkait asumsi pertumbuhan ekonomi 2024, pemerintah memandang bahwa asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 5,3%-5,7% adalah sesuatu yang realistis. Kinerja ekspor, diharapkan dapat menguat kembali di tengah prospek ekonomi dunia yang lebih baik.
Dari sisi domestik, aktivitas konsumsi diperkirakan akan menguat di tahun 2024 sejalan dengan terjaganya daya beli masyarakat, inflasi yang terkendali dan meningkatnya penciptaan lapangan kerja, serta penyelenggaraan Pemilu yang turut mendorong aktivitas perekonomian.