Kesepakatan iklim US$20 M Indonesia buntu, Vietnam dan India tertunda
Bagi Indonesia, pembiayaan harus dilakukan dengan syarat yang menguntungkan.
Pada bulan November lalu, para pemimpin G20 di Bali memuji apa yang mereka katakan sebagai kesepakatan pendanaan perubahan iklim yang transformasional untuk membantu menghentikan penggunaan batubara di Indonesia. Sembilan bulan kemudian, tidak ada satu dolar pun dari paket US$20 miliar yang dihabiskan untuk menutup proyek bahan bakar fosil.
Ketika belahan bumi utara mengalami salah satu musim panas tertinggi yang pernah terjadi di bumi, dan para pemimpin G20 siap berkumpul lagi di India bulan ini, proyek yang seharusnya memberikan model terobosan dalam membuka jalan bagi negara-negara maju untuk membantu negara-negara berkembang mencapai tujuan mengurangi karbon sementara perekonomian mereka tumbuh masih terjebak dalam pertemuan mengenai rincian operasional.
Rencana investasi untuk mengaktifkan pendanaan 'Kemitraan Transisi Energi yang Adil' (JETP) yang sangat dibutuhkan Indonesia masih belum ada setelah para perunding melewatkan tenggat waktu pada pertengahan Agustus. Meski pun Amerika Serikat dan Jepang telah memimpin dalam menjamin kemauan politik dan janji pendanaan, tantangan praktis yang dihadapi adalah menentukan target mana yang memenuhi syarat untuk investasi, menyepakati mekanisme pendanaan swasta atau publik untuk mendukung target tersebut – dan menjembatani perbedaan pandangan mengenai pembayaran kembali tarif pinjaman.
Seiring berjalannya waktu, prospek JETP di negara-negara lain di kawasan Asia-Pasifik, yang menyumbang sekitar setengah emisi karbon global, masih jauh dari harapan. JETP senilai US$15,5 miliar untuk Vietnam yang disetujui pada bulan Desember 2022 masih dalam tahap awal, sementara JETP lebih lanjut yang diperdebatkan untuk India – penghasil emisi karbon terbesar ketiga di dunia – masih dalam tahap awal.
“Kita perlu mengetahui, misalnya, kebutuhan listrik Indonesia di masa depan untuk menghitung berapa banyak dana yang perlu dialokasikan untuk melakukan dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan sekaligus menyediakan energi secara memadai,” kata seorang pejabat kementerian keuangan Jepang yang bertanggung jawab atas negosiasi tersebut kepada Nikkei Asia.