Luhut akan serahkan data dari asosiasi sawit ke BPKP

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mendorong ketegasan sikap terhadap perusahaan sawit di Indonesia. Hal ini terkait dengan proses audit yang tengah dijalankan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Luhut menyinggung soal perusahaan asing yang berkantor di luar negeri, namun memiliki lahan di Indonesia. Ini dinilai tidak adil dari sisi transparansi.

"Kita itu mandiri, jangan kita diatur orang lain. Masa kita punya ratusan ton, jutaan hektar tanah kelapa sawit, ada yang markasnya di luar, bayar pajaknya di luar, dia enak enak keluar terima duit. Ga adil kan," ujar Luhut dalam keterangan di Kantor BPKP, Jakarta, Rabu (15/6).

Terkait proses audit, menurut Luhut, sebanyak 154 kabupaten penghasil kelapa sawit telah membentuk asosiasi. Asosiasi tersebut memiliki data-data terkait perusahaan sawit yang akan diserahkan kepada BPKP.

Luhut juga menambahkan, ada perusahaan yang bermarkas di Singapura memberi tahu akan pindah ke Indonesia. Langkah ini dinilai akan mendorong transparansi ke arah yang lebih baik.