Masih ada daerah yang realisasi belanjanya di bawah 50%
Realisasi belanja APBD juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kembali mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar mempercepat realisasi belanja yang masih tersisa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021.
Percepatan itu diperlukan mengingat TA 2021 akan segera berakhir. Seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), realisasi belanja APBD juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional.
Belanja APBD akan mendorong bertambahnya jumlah uang yang beredar di tengah masyarakat. Dampaknya, daya beli dan konsumsi di tingkat rumah tangga juga akan meningkat. Selain itu, belanja APBD juga dapat menstimulus dunia usaha atau pihak swasta yang keuangannya mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) per 25 November 2021, tren tiga bulan terakhir (September, Oktober, dan November), total belanja daerah secara nasional adalah sebesar Rp814,54 triliun atau 64,52%. Angka ini masih di bawah total belanja daerah secara nasional pada 2020 di kurun waktu yang sama, yaitu sebesar Rp837,18 triliun atau 67,98%.
“Untuk belanja provinsi 2021 sebesar Rp270,58 triliun atau 69,59%, masih di bawah belanja provinsi 2020, yaitu sebesar Rp258,05 triliun atau 70,70%,” ujar Tito dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/11) malam.