Menaker sebut ada 4 urgensi keberadaan UU Cipta Kerja

Masih banyak substansi UU Cipker yang dinilai masih disalahpahami masyarakat.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Jumat (1/5/2020). BNPB

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan, terdapat empat urgensi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Cipker). Pertama, perpindahan lapangan kerja ke negara lain. Kedua, daya saing pencari kerja relatif rendah dibanding negara lain. Ketiga, penduduk yang tidak/belum bekerja akan semakin tinggi. Keempat, Indonesia terjebak dalam middle income trap (perangkap pendapatan menengah).

Tetapi sayangnya masih banyak substansi UU Cipker yang disalahpahami masyarakat. “Dengan RUU Cipta Kerja kami harapkan adanya perubahan struktur ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja,” ucapnya seperti disitat dari situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa (13/10).

Regulasi ini, dinilai penting karena ada 7,05 juta pengangguran pada 2019 dan 3,5 juta orang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19.

"Mari kita gotong royong mengatasi ini semua,” tutur Ida,

Beberapa upaya telah dan akan dilakukan untuk mensosialisasikan UU Cipker tersebut. Di antaranya Menaker menggelar dialog virtual dengan Forum Rektor Indonesia (FRI) untuk sosialisasi substansi UU Cipta Kerja pada Minggu (11/10).  Dalam kesempatan itu, hadir 24 rektor universitas negeri dan swasta. Selain Ketua FRI sekaligus rektor IPB, Arif Satria, hadir pula rektor UGM, UTI, Universitas Al-Azhar, Unessa, Perbanas, Unand Padang, Untan, Ketua STIKES Mitra Keluarga, UNG, UNP, Unimal, ITB-AD, ISBI Bandung, UNP Padang, Telkom University, Direktur Poltek Pos, UIN Jakarta, Rektor Unsrat, Universitas Brawijaya Malang, Unila, Universitas Al Ghifari Bandung, dan Universitas Pertamina.