Menaker Ida Fauziyah janjikan pengesahan UU PPRT pada tahun ini
Kemenaker meyakini proses penyusunan RUU PPRT memenuhi meaningful participation.
Ida Fauziyah sebut ada 367 DIM RUU PPRT, ini perinciannya
Nantinya, perekrutan pekerja rumah tangga (PRT) dapat dilakukan dengan dua cara, langsung dan tidak langsung.
Pemerintah perkuat program magang ke Jepang, Kemnaker ungkap manfaatnya
Alumni pemagangan Jepang tidak hanya memiliki bekal ilmu dan insentif, namun juga semangat untuk berwirausaha.
Kemnaker segera proses semua aduan THR Lebaran 2023
Posko THR Kemnaker menerima 2.369 laporan pembayaran THR hingga 28 April 2023.
Kementerian Ketenagakerjaan: Aduan soal THR masih dibuka hingga 28 April
Dari sebaran provinsi di Indonesia, DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi terbanyak menerima aduan yakni 703 aduan.
Kemnaker diminta tindaklanjuti semua aduan THR Lebaran 2023
Posko THR Kemnaker menerima 938 aduan sejak layanan ini dibuka pada 28 Maret 2023.
Wamenaker: Perppu Cipta Kerja tak terapkan PKWT seumur hidup!
Perppu Cipta Kerja memang tidak mengatur periode waktu PKWT, tetapi mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam PP 35/2021.
Kemenaker apresiasi Baleg DPR sepakati Perppu Cipta kerja menjadi undang-undang
Kemenaker telah melakukan sosialisasi Perppu Cipta Kerja ini dengan intens.
Kemnaker berhasil amankan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi yang viral di medsos
Masyarakat harus berani menolak terhadap bujuk rayu untuk bekerja ke luar negeri yang terindikasi dilakukan secara nonprosedural.
Kemnaker terjunkan tim ke PT GNI usut bentrok antarpekerja
Kemnaker berjanji akan mengambil langkah-langkah hukum jika ditemukan pelanggaran ketenagakerjaan.
Kemenaker bantah Perppu Cipta Kerja bolehkan PHK sepihak
Bila terjadi perselisihan PHK, maka harus diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Kemenaker tepis isu kontrak seumur hidup di Perppu Cipta Kerja
Pelaksanaan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau kontrak) ada jangka waktunya.
Perppu Ciptaker diterbitkan, Kemenaker bakal revisi PP 35/2021
Revisi ini merupakan konsekuensi atas terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Ciri lowongan kerja palsu
Salah satu cirinya adalah calon karyawan diminta sejumlah uang dalam proses rekrutmen.
Menghindar dari tipu lowongan kerja palsu
Informasi lowongan kerja palsu beredar melalui aplikasi pesan WhatsApp, mengatasnamakan perusahaan besar.
Tak perlu PHK, Kemnaker sarankan ini bagi pengusaha dan pekerja
Tren PHK diketahui terjadi karena industri padat karya yang bertujuan ekspor terutama ke kawasan Eropa dan AS, mulai mengurangi produksi.
Terdampar di Taiwan hampir 7 bulan, pemerintah pulangkan 5 ABK MV Uniprofit
Hambatan pemulangan terjadi karena adanya aturan minimum safety manning. Ini membuat para ABK tidak dapat turun kapal untuk kembali ke RI.
Kementerian Kesehatan memiliki skor paling tinggi dalam mengadopsi digital
Kemenkes juga paling banyak pengikut, karena masyarakat ingin mengetahui perkembangan pandemi.
Komitmen lindungi pekerja, Pemprov Kaltim raih penghargaan K3
Wagub Kaltim, Hadi Mulyadi mengatakan, penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi Pemprov dalam mendukung program ketenagakerjaan.
Belum bayar THR 2021 dan 2022, Aspek Indonesia boikot Dunkin' Donuts
Manajemen Dunkin' Donuts dinilai telah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap pekerjanya.
Kemnaker: Pengaduan terbanyak THR tak dibayar perusahaan
Kemnaker menerima aduan terkait THR 2022 sebanyak 5.589 laporan.
Kemnaker terima 2.114 aduan soal THR, ada THR tak dibayar
Kemnaker akan menindalanjuti dari konsultasi dan pengaduan masyarakat tersebut.
Kemnaker imbau para gubernur patuhi PP tentang Pengupahan
Dari 34 provinsi yang telah menetapkan UMP tahun 2022, terdapat 29 provinsi yang menetapkan UMP sesuai formula PP Nomor 36 Tahun 2021.
Kemendagri tunggu rekomendasi Kemnaker terkait sanksi Anies akibat menaikkan UMP
Gubernur Anies berpotensi terkena sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian permanen.
Bau malaadministrasi di Disnaker Banten: "Itu pengawasnya sudah dikasih uang..."
Pengawas ketenagakerjaan Disnaker Banten diduga melakukan malaadministrasi dalam penyelesaian sengketa ketenagakerjaan.