Mendagri temukan daerah rendah realisasi pendapatan dan belanja APBD 2022
Tito menjelaskan, realisasi pendapatan daerah per 23 Desember 2022 baru mencapai 90,60%.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyebut, realisasi pendapatan dan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih terbilang rendah di sejumlah daerah. Ini ia sampaikan pada saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara daring, Senin (26/12).
Tito menjelaskan, realisasi pendapatan daerah per 23 Desember 2022 baru mencapai 90,60%. Angka ini masih jauh lebih rendah dibandingkan realisasi pendapatan APBD 2021 pada 31 Desember yang berhasil mencapai 96,16%.
“Ini ada sesuatu masalah pasti ini,” tegas Tito dalam pemaparannya, ditulis Selasa (27/12).
Sebagai contoh provinsi yang masih memiliki realisasi pendapatan APBD cukup rendah antara lain Provinsi DKI Jakarta yang baru mencapai 79,82%, Maluku Utara 80,66%, Sulawesi Tengah 82,78%, Maluku 83,87%, dan Nusa Tenggara Barat 84,31%.
Kemudian untuk kabupaten yang realisasi pendapatan APBD nya masih rendah yaitu Kabupaten Bangka Selatan 58,78%, Ende 58,89%, Kayong Utara 62,35%, Seram Bagian Timur 62,36%, dan Halmahera Tengah 63,68%.