Mendagri temukan daerah rendah realisasi pendapatan dan belanja APBD 2022

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyebut, realisasi pendapatan dan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih terbilang rendah di sejumlah daerah. Ini ia sampaikan pada saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara daring, Senin (26/12).

Tito menjelaskan, realisasi pendapatan daerah per 23 Desember 2022 baru mencapai 90,60%. Angka ini masih jauh lebih rendah dibandingkan realisasi pendapatan APBD 2021 pada 31 Desember yang berhasil mencapai 96,16%.

“Ini ada sesuatu masalah pasti ini,” tegas Tito dalam pemaparannya, ditulis Selasa (27/12).

Sebagai contoh provinsi yang masih memiliki realisasi pendapatan APBD cukup rendah antara lain Provinsi DKI Jakarta yang baru mencapai 79,82%, Maluku Utara 80,66%, Sulawesi Tengah 82,78%, Maluku 83,87%, dan Nusa Tenggara Barat 84,31%.

Kemudian untuk kabupaten yang realisasi pendapatan APBD nya masih rendah yaitu Kabupaten Bangka Selatan 58,78%, Ende 58,89%, Kayong Utara 62,35%, Seram Bagian Timur 62,36%, dan Halmahera Tengah 63,68%.

“Jika dilihat berdasarkan kota, ini ada kota yang realisasi pendapatannya masih rendah, Kota Sorong 72,23%, Balikpapan 74,23%, Pematang Siantar 75,51%, Tual 75,55%, dan Binjai 75,60%,” jelas Tito.

Selain realisasi pendapatan, ia juga menyoroti realisasi belanja APBD yang terbilang masih rendah. Tito mengungkapkan, hingga 23 Desember 2022, realisasi belanja APBD baru mencapai 78,29%. Sedangkan dibandingkan APBN, realisasi belanja per 26 Desember 2022 sudah mencapai 91,02%.

“Realisasi belanja di Kemendagri sendiri sudah mencapai 98% ini realisasinya,” kata Tito.

Adapun daerah yang masih rendah dalam realisasi belanja APBD per 23 Desember 2022, yaitu tingkat provinsi, Provinsi Sulawesi Tengah 66,25%, Maluku Utara 67,42%, Kalimantan Timur 69,49%, Kepulauan Bangka Belitung 73,47%, dan Papua 73,90%.

“Kalau berdasarkan kabupaten, realisasi yang masih rendah ini belanjanya ada Kabupaten Kepulauan Selayar 58,49%, Tambrauw 59,25%, Bondowoso 59,53%, Kepulauan Tanimbar 59,55%, dan Kotabaru 59,65%,” tandasnya.

Sedangkan berdasarkan kota yang masih rendah yaitu Kota Makassar 50,23%, Parepare 56,51%, Balikpapan 56,66%, Baubau 59,33%, dan Banjarmasin 61,60%.