Menko Airlangga: Proses bisnis perizinan ekspor impor masih terkotak-kotak

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) merupakan arah kebijakan nasional yang fokus pada pencegahan korupsi. Stratnas PK, kata dia, digunakan sebagai acuan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.

Sebagai penjabaran dari fokus dan sasaran Stranas PK, dibentuklah program-program atau kegiatan yang merupakan wujud nyata dari aksi pencegahan korupsi di berbagai sektor, termasuk sektor perizinan dan tata niaga ekspor dan impor.

“Salah satu aksi Stranas PK dilaksanakan berdasarkan pemahaman atas permasalahan terkait tata kelola ekspor dan impor seperti perizinan impor yang dinilai tidak transparan,” ujar Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis, Selasa (19/10).

Buruknya tata kelola ekspor berpotensi pada penyalahgunaan wewenang, tidak tepat waktu, dan jumlah barang sehingga tidak memberikan kepastian dan merugikan pelaku usaha.

“Proses bisnis perizinan ekspor dan impor masih dilakukan secara terkotak-kotak dan tersebar di masing-masing kementerian/lembaga terkait. Ini menjadi tantangan utama kebijakan perdagangan Indonesia berkaitan dengan upaya pengelolaan ekspor impor yang transparan, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu,” tutur Airlangga.