Menkeu: Otsus belum terlihat dalam kualitas kesejahteraan masyarakat Papua
Bahkan, dibandingkan dengan provinsi termiskin seperti Maluku dan NTT pun tingkat kemiskinan Papua masih tinggi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, dana otonomi khusus (Otsus) yang diberikan ke Papua dan Papua Barat dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, belum mampu menekan ketertinggalan dengan provinsi lain secara nasional.
Padahal, dari 2002-2021 dana Otsus dan dana tambahan infrastruktur (DTI) di Papua dan Papua Barat telah mencapai Rp138,65 triliun. Selain itu, dari 2005-2021 dua provinsi itu juga mendapat dana belanja dari kementerian/lembaga (KL) sebesar Rp251,29 triliun, dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) mencapai Rp702,30 triliun.
Jika kemudian dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka di provinsi Papua mendapatkan Rp14,7 juta perkapita dan Papua Barat Rp10,2 juta perkapita, jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya Rp3 juta perkapita.
"Ini yang menggambarkan Papua mendapatkan pemihakan yang signifikan dibandingkan provinsi lain," kata Sri Mulyani dalam rapat bersama DPD RI, Selasa (26/1).
Bahkan jika dibandingkan dengan provinsi yang memiliki kekayaan sumber daya alam seperti Aceh dan Kalimantan Timur. Di mana Aceh hanya Rp6,4 juta perkapita dan Kalimantan Timur Rp4,9 juta perkapita.