Menkeu: Otsus belum terlihat dalam kualitas kesejahteraan masyarakat Papua

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, dana otonomi khusus (Otsus) yang diberikan ke Papua dan Papua Barat dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, belum mampu menekan ketertinggalan dengan provinsi lain secara nasional.

Padahal, dari 2002-2021 dana Otsus dan dana tambahan infrastruktur (DTI) di Papua dan Papua Barat telah mencapai Rp138,65 triliun. Selain itu, dari 2005-2021 dua provinsi itu juga mendapat dana belanja dari kementerian/lembaga (KL) sebesar Rp251,29 triliun, dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) mencapai Rp702,30 triliun.

Jika kemudian dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka di provinsi Papua mendapatkan Rp14,7 juta perkapita dan Papua Barat Rp10,2 juta perkapita, jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya Rp3 juta perkapita.

"Ini yang menggambarkan Papua mendapatkan pemihakan yang signifikan dibandingkan provinsi lain," kata Sri Mulyani dalam rapat bersama DPD RI, Selasa (26/1).

Bahkan jika dibandingkan dengan provinsi yang memiliki kekayaan sumber daya alam seperti Aceh dan Kalimantan Timur. Di mana Aceh hanya Rp6,4 juta perkapita dan Kalimantan Timur Rp4,9 juta perkapita.

Sedangkan, provinsi miskin yang tidak mendapatkan status otonomi khusus dan tidak memiliki alokasi anggaran khusus lainnya seperti, Maluku perkapitanya hanya Rp7,1 juta dan NTT hanya Rp4,2 juta perkapita.

Hanya saja, sambungnya, dengan berbagai alokasi dana yang sangat besar tersebut Papua dan Papua Barat belum dapat mengejar ketertinggalannya dari provinsi lain, bahkan dari provinsi miskin seperti Maluku dan NTT.

Dia menguraikan, dari sisi pendidikan dalam 10 tahun terakhir dari 2011-2020, tingkat buta huruf di Papua masih sebesar 22,1% atau jauh dari angka rata-rata nasional yang sebesar 4% pada 2020. Hanya Papua Barat yang lebih baik dengan 2,48%.

Begitu pula untuk angka partisipasi murid. Di mana Papua berada di tingkat 79,34%, sedangkan rata-rata nasional 97,69%, dan lagi-lagi hanya Papua Barat yang mendekati dengan 93,88%.

"Pembangunan pendidikan bagi orang asli Papua masih lebih rendah dibandingkan orang nonasli Papua. Dalam hal ini menggambarkan ada kesenjangan orang asli dan nonasli," ujarnya.

Adapun dari sisi kesehatan, tingkat harapan hidup di Papua pada 2010 berada di level 64 tahun, dan mengalami peningkatan di 2020 yang berada di level 66 tahun. Namun, masih di bawah rata-rata nasional yaitu 72 tahun.

Semakin panjang harapan hidup suatu provinsi, relatif lebih baik kualitas SDM-nya. Bahkan Kaltim di atas 73 tahun dan sepanjang satu dekade terjadi perbaikan. 

"Papua mengalami perbaikan dari 64 tahun ke 66 tahun, tetapi dalam 10 tahun tren tidak makin mendekat, artinya gapnya tetap lebar," ucapnya.

Sementara itu dari tingkat persalinan yang ditolong tenaga kesehatan, Papua berada di posisi 59, sedangkan rata-rata nasional di posisi 94 di 2020. Bahkan, Maluku lebih baik di posisi 70 dan NTT di posisi 82. Hanya Papua Barat yang lebih baik di posisi 84.

"Kita melihat dari pembangunan yang dilakukan terhadap orang asli Papua lebih rendah 3-4 tahun dibandingkan dengan orang nonasli Papua. Jadi ada kesenjangan di dalam Papua sendiri," tuturnya.

Jika dilihat dari sisi kesenjangan infrastruktur, di Papua akses terhadap air minum layak meningkat dari posisi 45 di 2011 ke posisi 60 di 2020, dan Papua Barat meningkat dari 60 ke 75 di 2020. Namun, masih di bawah rata-rata nasional yang berada di posisi 90.

Hal senada juga terjadi untuk akses sanitasi layak. Di mana Papua meningkat sedikit dalam 10 tahun terakhir dari 25% ke 35% di 2020 dan Papua Barat dari 40% ke 75% di 2020, mendekati level nasional di persentase yang sama.

Sedangkan, dari sisi indeks pembangunan manusia (IPM), Papua mengalami perbaikan dari posisi 53 di 2010 meningkat di level 58 di 2020, dan Papua Barat meningkat dari posisi 60 di 2010 ke 62 di 2020. Sementara rata-rata nasional mencapai level 70.

Dan dari tingkat kemiskinan di Papua masih cukup tinggi di level 30% pada 2020 dan Papua Barat di level 28%, jauh di atas tingkat kemiskinan rata-rata nasional yang berada di level 10%. 

Bahkan, dibandingkan dengan provinsi termiskin seperti Maluku dan NTT pun tingkat kemiskinan Papua masih tinggi. Maluku berada di level 18% di 2020 dan NTT di level 23% pada 2020.

"Jadi dari Otsus selama 20 tahun dan kita potret dalam 10 tahun terakhir dari berbagai indikator, memang ada perbaikan namun tidak secepat bahkan tidak terlalu berbeda dengan provinsi miskin. Kesenjangan yang harusnya bisa ditutup dengan adanya Otsus belum terlihat dalam hasil kualitas kesejahteraan masyarakat Papua," ujarnya.