DPR minta pemerintah segera realisasikan reformasi subsidi energi
DPR meminta reformasi subsidi energi dilakukan pertengahan tahun ini.
Konflik Rusia dan Ukraina menjadi salah satu pemicu kenaikan harga minyak dan gas (Migas) dunia. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan, atas hal itu, maka PT Pertamina (Persero) menaikkan harga liquefied petroleum gas (LPG) nonsubsidi.
Kenaikan harga ini, menurutnya, bisa diterima karena Pertamina akan mengalami dampak buruk keuangan jika tidak melakukannya. Kondisi ini, menurutnya, memang sulit dihindari.
Said menyebut, DPR terus mendorong transformasi energi lebih beragam. Sehingga, tidak ada ketergantungan pada salah satu sumber energi saja.
"Jangka pendek pemerintah perlu sesegera mungkin merealisasikan reformasi subsidi energi sebagaimana janjinya kepada badan anggaran DPR," ucapnya kepada Alinea.id, Rabu (02/3).
Subsidi LPG bisa diberikan secara tertutup apabila pemerintah sudah siap dengan infrastruktur pendukungnya. Seperti integrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sistem digital, dan layanan jaringan agen-agen yang menjadi mitra penukaran LPG 3 Kg.