Pemerintah gelontorkan Rp9,2 T untuk infrastruktur padat karya
Anggaran PKT tahun 2019 lebih besar dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp8,2 triliun.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menganggarkan Rp9,2 triliun untuk program infrastruktur kerakyatan yang dilakukan melalui skema Padat Karya Tunai (PKT). Anggaran PKT tahun 2019 lebih besar dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp8,2 triliun.
“Anggaran tersebut digunakan untuk tujuh program,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam kunjungannya ke Kabupaten Serang, akhir pekan lalu.
Ketujuh program itu yakni Pembangunan Jembatan Gantung Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), penyusunan Pedoman Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas).
Secara rinci, anggaran program PKT pada tahun 2019 digunakan Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya untuk PKT Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) bagi 900 kecamatan sebesar Rp540 miliar, dan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) bagi 1.193 kelurahan sebesar Rp280 miliar.
Kemudian Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) bagi 5.323 desa sebesar Rp960 miliar dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) di 809 lokasi sebesar Rp320 miliar.