Pemprov Kaltim tunggu sertifikasi lahan KEK MBTK

Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) di kawasan Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur ditargetkan bisa beroperasi awal 2019. Sampai saat ini pemerintah provinsi Kalimantan Timur masih menunggu sertifikasi lahan dari Badan Pertahanan Nasional (BPN). 

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengatakan untuk pengembangan KEK MBTK saat ini masih tahap penyelesaian dan meminta batas waktu untuk peresmian. 

"Masalah lahan sudah tidak masalah. Persoalan sertifikasinya belum diterbitkan oleh BPN. Kalau dari kami sudah tidak masalah," ujar Isran usai menghadiri rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian, Kamis (27/12). 

Kendati demikian, BPN belum memberi jawaban yang pasti kapan sertifikasi lahan itu bisa diterbitkan. Hal itu membuat investor menunda berinvestasi di KEK MBTK tersebut. 

"Statusnya belum jelas, maka investornya juga mikir. Kalau sudah jelas, tidak masalah. Investor bukan masalah lahan dia, tapi status lahan," tutur dia.