PLN, SMF, dan BPDLH dapat PMN, Menkeu jelaskan pemanfaatannya

Alokasi PMN pada APBN 2022 merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk terus mendukung program pemulihan ekonomi nasional.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyaksikan penandatanganan komitmen dari tiga BUMN yang mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah dengan total Rp10 triliun, Jumat (16/12/2022). Foto Kemenkeu

Tiga BUMN mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah dengan total Rp10 triliun. Ketiga perusahaan tersebut, yakni PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp5 triliun, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp2 triliun, dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sebesar Rp3 triliun.

"Itu angka yang sangat besar untuk APBN kita. Mencari Rp10 triliun itu enggak gampang. Kami berharap tentu dana yang berasal dari uang rakyat bisa menghasilkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan perekonomian,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam acara "Government Investment for Greener Environment" yang diselenggarakan di Gedung Dhanapala, Jakarta pada Jumat (16/12).

Alokasi PMN pada APBN 2022 merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk terus mendukung program pemulihan ekonomi nasional, serta tetap melanjutkan program pembangunan infrastruktur prioritas untuk meningkatkan daya saing nasional.

Pemberian PMN sebesar Rp5 triliun untuk PLN ditujukan untuk elektrifikasi desa-desa dan daerah yang belum mendapatkan listrik. Melalui alokasi PMN, pemerintah menguatkan BUMN dan memberikan tantangan kepada BUMN agar berkinerja lebih baik lagi dan mampu mengungkit multiplier effect secara sosial maupun ekonomi bagi masyarakat.

“Kita akan terus-menerus tekun, konsisten, bertahap untuk membangun setiap sudut dan pelosok Indonesia. Karena seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada berhak mendapatkan pelayanan yang sama. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, termasuk listrik. Itulah yang harusnya kita gunakan untuk membangun Indonesia berkelanjutan dan berkeadilan,” ujar Menkeu.