Ruang fiskal tertekan jika APBN jadi jaminan kereta cepat
Membengekaknya biaya proyek kereta cepat karena perencanaan tidak matang. Namun, tidak semata-mata kesalahan Indonesia dan BUMN.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi, menyebut membengkaknya biaya proyek (cost overrun) kereta cepat Jakata Bandung (KCJB) US$1,2 miliar (Rp18 triliun) karena perencanaan tidak matang. Namun, tidak semata-mata kesalahan Indonesia dan badan usaha milik negara (BUMN).
Karenanya, bagi Awiek, sapaannya, pemerintah jangan mau menjadikan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai jaminan pinjaman utang proyek KCJB. Apalagi, China sebagai kreditur juga mematok bunga utang 3,4% atau lebih tinggi daripada keinginan Indonesia sebesar 2%.
"Cost overrun terjadi akibat perencanaan proyek yang kurang matang sehingga selama proyek dijalankan terdapat kenaikan biaya bunga, biaya tenaga kerja, hingga biaya pembebasan lahan. Kondisi tersebut seharusnya sudah tercermin pada saat uji kelayakan proyek dilakukan," katanya.
"Kesalahan dalam perencanaan tidak bisa hanya dibebankan kepada pihak BUMN dan pemerintah Indonesia," sambung anggota Komisi VI DPR ini, melansir situs web DPR.
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mau menambah utang sebesar US$500 juta atau sekitar Rp8,3 triliun kepada China Development Bank (CDB). Dana yang didapatkannya nanti bakal dipakai untuk menambal anggaran proyek yang jebol.