Program hilirisasi mineral pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlalu memanjakan investor.
Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta pemerintah menghentikan program hilirisasi mineral karena berpotensi merugikan keuangan negara. Ia menilai program hilirisasi mineral pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlalu memanjakan investor sehingga pendapatan negara dari sektor ini sangat kecil.
Penerimaan negara dari hilirisasi ini tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk memperbaiki risiko kerusakan lingkungan, gejolak sosial di masyarakat, termasuk penanganan gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO.
"Dengan segala pertimbangan sebaiknya pemerintah menghentikan program hilirisasi mineral, baik nikel, tembaga, timah, bauksit dan lain-lain. Saatnya kita mengubah konsep pengelolaan SDA kita dari hilirisasi menjadi industrialisasi," kata Mulyanto di Jakarta, Rabu (23/2).
Menurut Mulyanto, program hilirisasi yang dijalankan pemerintah Jokowi sekarang ini terlalu boros dengan berbagai insentif yang berpotensi merugikan keuangan negara.
"Sudah begitu, hasilnya hanya sekadar produk setengah jadi dengan nilai tambah rendah," jelas Mulyanto.