Program Sekolah Rakyat diprioritaskan di wilayah yang telah memiliki gedung milik Kemensos.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) akan meluncurkan program Sekolah Rakyat, inisiatif pendidikan gratis dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA) bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini diprioritaskan di wilayah yang telah memiliki gedung milik Kemensos, dengan rencana awal dimulai pada Juli 2025 di 100 titik, dan 65 titik di antaranya sudah siap.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menjelaskan Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school) dengan fokus pada pemerataan akses pendidikan di seluruh Indonesia, khususnya bagi mereka yang selama ini belum terakomodasi oleh sistem pendidikan umum. “Tidak ada seleksi akademik. Hanya verifikasi administrasi untuk memastikan berasal dari keluarga miskin, izin orang tua, serta pemeriksaan kesehatan,” ujarnya dalam diskusi di Toeti Heraty Museum, Jakarta Pusat, Sabtu (24/5).
Program ini akan merekrut siswa melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang saat ini berjumlah sekitar 30.000 orang di seluruh Indonesia. Anak-anak yang diterima akan diasramakan dan disiapkan untuk belajar secara intensif, dengan dukungan penuh dari negara, termasuk pemulihan kesehatan jika dibutuhkan sebelum mengikuti kegiatan belajar.
Bangunan sekolah akan dibangun permanen dan menyesuaikan dengan kemampuan daerah, baik di kota maupun di pelosok. Dalam jangka panjang, diharapkan setiap daerah minimal memiliki satu unit Sekolah Rakyat, memanfaatkan lahan milik pemerintah kota atau kabupaten sebagai bentuk kerja sama antarinstansi.
Deputi Bidang Materi Komunikasi dan Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Isra Ramli, menegaskan program ini bukan semata-mata gagasan individu, tetapi merupakan respons terhadap data nyata dari Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.