Soal infrastruktur, Menteri PUPR bantah Jokowi
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan pembangunan infrastruktur selama ini sudah digarap oleh swasta, bukan hanya BUMN.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membantah pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut pembangunan infrastruktur selama ini dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Basuki mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir mengenai pembangunan infrastruktur yang prioritas pembangunannya diberikan kepada swasta.
Hal ini menyambut pidato Presiden Jokowi yang mengatakan agar pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan jangan dikuasai oleh BUMN, melainkan diprioritaskan kepada pihak swasta.
"Saya dan Pak Menteri BUMN sudah berdiskusi. BUMN akan memberikan relaksasi kepada swasta untuk proyek-proyek infrastruktur," katanya di Kawasan Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/11).
Dia pun membantah bahwa proyek infrastruktur yang berjalan dalam kurun waktu lima tahun terakhir didominasi oleh BUMN. Bahkan menurutnya, dalam pembangunan seperti jalan tol di bawah pengawasan Kementerian PUPR, lebih banyak dibangun pihak swasta.