Sri Mulyani: Utang dan defisit dijadikan isu politik

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan di tahun politik ini, banyak pihak yang menjadikan utang dan defisit negara sebagai isu politik. Menurut dia, mayoritas masyarakat juga mengunakan kedua hal tersebut untuk menilai kondisi ekonomi Indonesia.

“Mereka seringkali terobsesi dengan rasio pajak dan utang," kata Sri di Jakarta, Rabu (30/1).

Padahal, Sri Mulyani menilai rasio pajak dan utang adalah alat atau instrumen bagi pemerintah untuk mendongkrak ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, kata dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa terjaga 5,2% tahun lalu di tengah gejolak perekonomian global. 

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan terus mengelola perpajakan dalam negeri dengan kebijakan countercyclical. Caranya, kata dia, mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pajak di era pertumbuhan tinggi (boom period), dan meningkatkan penerimaan dan memangkas pajak ketika menghadapi resesi.

Pada 2018, rasio pajak mencapai 11,5% dari PDB, angka tersebut lebih baik dari 2017 yang hanya 10,7% dari PDB. Sementara, angka rasio pajak Indonesia ini masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan Singapura yang memiliki rasio pajak sebesar 14%, Malaysia sebesar 15,5% dan Thailand sebesar 17%.